Pengawasan produk impor lemah

Sindonews.com - Pengawasan terhadap produk impor ditingkat konsumen dinilai masih lemah. Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) mencatat, produk impor yang beredar di Jawa Barat banyak yang tidak memenuhi standar kelayakan. Seperti pada produk makan, buah-buahan, sayuran, produk elektronik, daging, dan lainnya.

"Volume peredaran produk impor di Jabar cukup besar. Tapi pengawasan terhadap produknya sangat minim," kata Ketua HLKI Firman Turmantara di sela-sela Pelaporan HLKI terkait jalan rusak di Kantor Ombusman, Jalan PH Mustofa, Kota Bandung, Selasa (26/6/2012).

Menurut dia, selama periode Januari-Juni 2012, HLKI banyak menerima aduan masyarakat terkait kualitas produk impor. Keluhan itu menyangkut tidak disertakannya label halal, bahasa Indonesia, komposisi makanan, produk rusak, dan lainnya.

"Komplain konsumen juga menyangkut pada produk sayuran, makanan, buah-buahan, dan daging. Pada daging impor misalnya, konsumen mencurigai ukuran jantung sapi yang terlalu besar," jelas Firman.

Mestinya, lanjut Firman, pemerintah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) melakukan pengawasan lebih ketat terhadap produk tersebut. Dengan begitu, apabila ada kekurangan pada produk impor, Disperindag bisa menarik produk tersebut. Atau melaporkannya kepada lembaga terkait untuk menerapkan pengamanan produk impor.

"Dalam waktu dekat, kami akan datangi Disperindag, menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap produk impor. Kami akan meminta, Disperindag melakukan pengawasan lebih optimal," timpal dia.

Data dari Disperindag Jabar menyebutkan, nilai total impor nonmigas ke Jabar pada 2011 mencapai USD12 miliar. Pada triwulan I/2012, nilai impor mencapai sekitar USD3 miliar. Nilai impor dari Republik Rakyat Cina (RRC) termasuk tertinggi dibanding negara lainnya. Yaitu mencapai sekitar USD918 juta.

Ditempat terpisah, Kepala Disperindag Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan, pihaknya tidak begitu saja melepas peredaran produk impor. Untuk beberapa produk yang kurang layak, kami menerapkan sistem save guard.

"Kami gunakan save guard untuk memproteksi produk impor," kata Ferry singkat. Namun demikain, Ferry menjelaskan, kebijakan pelarangan impor ditentukan oleh pemerintah pusat. Termasuk kebijakan save guard. Dia pun mengakui, beberapa produk Jabar yang terkena damping di beberapa negara tidak mengurangi nilai ekspor Jabar.

Asisten Ombusman RI perwakilan Jabar Fitri Agustin mengatakan, selama 2012 pihaknya telah menerima 15 laporan dari masyarakat dan lembaga. Jumlah tersebut lebih kecil dari laporan di 2011 sebanyak 109 laporan.

"Kasus yang dilaporkan meliputi pelayanan publik, Permintaan barang jasa, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya," jelas dia.