Mensos yakin 2025 RI bebas orang miskin
Selasa, 03 Juli 2012 - 14:24 WIB
Mensos yakin 2025 RI bebas orang miskin
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri memasang target di tahun 2025 mendatang tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Untuk itu, diperlukan perubahan sikap dan mental masyarakat miskin untuk berusaha agar keras lolos dari jerat kemiskinan. Hal ini dilakukan agar kemiskinan tidak senantiasa diwariskan secara turun temurun.
"Kalau Indonesia sejahtera ya Insya Allah 2025. Sejahteranya, yang di bawah garis kemiskinann sudah tidak ada. Tetapi kalau berharap kaya semua, ya tidak mungkin yang penting gap-nya tidak terlalu jauh," jelas dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2012).
Menurutnya, selain usaha pemerintah menekan angka kemiskinan, perubahan sikap dan mental sangat penting untuk bisa menekan angka kemisikinan. Menurutnya, cara tersebut berhasil di beberapa negara seperti Brasil.
"Ini di beberapa negara cukup berhasil, di Brasil contohnya. Mereka angka kemiskinannya 23 persen di 2009. Nah, sekarang tinggal tujuh persen. ini program cukup unggul tetapi dengan catatan," ungkapnya.
Hal ini diungkapkannya terkait program keluarga garapan raskin. Menurut dia, perubahan sikap dan mental itu sangat penting "Itu harus didukung oleh sikap akan kemiskinan itu diubah," jelas dia.
Dia menilai, sebagian masyarakat Indonesia sebenarnya tidak terlalu miskin. "Arena sebagian masyarakat kita sebenarnya kalau dikatakan miskin sekali tidak juga. Tapi tetap karakternya begitu (miskin). Jadi mengubah sikap tersebut bukanlah. Sesuatu hal yang mudah," paparnya.
Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menekan angka kemiskinan tersebut, yakni memaksimalkan kinerja 19 Kementerian/Lembaga (K/L). Meurutnya, setiap KL harus all out semua karena kemiskinan ini, bukan ditangani kemensos saja, semua harus bekerjasama.
"Di samping itu, juga di daerah APBD ini kan harus menjadi prioritas, daerah pun tidak memaksimalkan anggaran daerahnya untuk mengentaskan kemiskinan itu juga sulit," kata dia.
"Karena dengan adanya otonomi daerah pun harus komit seperti, propinsi-propinsi yang tinggi kemiskinannya seperti di Papua, Maluku itu di atas 20 persen mereka pun juga harus maksimal tetapi dari pusatnya pun harus menggulirkan dana dari dana dekonsentrasi," tukas dia.
Untuk itu, diperlukan perubahan sikap dan mental masyarakat miskin untuk berusaha agar keras lolos dari jerat kemiskinan. Hal ini dilakukan agar kemiskinan tidak senantiasa diwariskan secara turun temurun.
"Kalau Indonesia sejahtera ya Insya Allah 2025. Sejahteranya, yang di bawah garis kemiskinann sudah tidak ada. Tetapi kalau berharap kaya semua, ya tidak mungkin yang penting gap-nya tidak terlalu jauh," jelas dia di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (3/7/2012).
Menurutnya, selain usaha pemerintah menekan angka kemiskinan, perubahan sikap dan mental sangat penting untuk bisa menekan angka kemisikinan. Menurutnya, cara tersebut berhasil di beberapa negara seperti Brasil.
"Ini di beberapa negara cukup berhasil, di Brasil contohnya. Mereka angka kemiskinannya 23 persen di 2009. Nah, sekarang tinggal tujuh persen. ini program cukup unggul tetapi dengan catatan," ungkapnya.
Hal ini diungkapkannya terkait program keluarga garapan raskin. Menurut dia, perubahan sikap dan mental itu sangat penting "Itu harus didukung oleh sikap akan kemiskinan itu diubah," jelas dia.
Dia menilai, sebagian masyarakat Indonesia sebenarnya tidak terlalu miskin. "Arena sebagian masyarakat kita sebenarnya kalau dikatakan miskin sekali tidak juga. Tapi tetap karakternya begitu (miskin). Jadi mengubah sikap tersebut bukanlah. Sesuatu hal yang mudah," paparnya.
Adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk menekan angka kemiskinan tersebut, yakni memaksimalkan kinerja 19 Kementerian/Lembaga (K/L). Meurutnya, setiap KL harus all out semua karena kemiskinan ini, bukan ditangani kemensos saja, semua harus bekerjasama.
"Di samping itu, juga di daerah APBD ini kan harus menjadi prioritas, daerah pun tidak memaksimalkan anggaran daerahnya untuk mengentaskan kemiskinan itu juga sulit," kata dia.
"Karena dengan adanya otonomi daerah pun harus komit seperti, propinsi-propinsi yang tinggi kemiskinannya seperti di Papua, Maluku itu di atas 20 persen mereka pun juga harus maksimal tetapi dari pusatnya pun harus menggulirkan dana dari dana dekonsentrasi," tukas dia.
(and)
Lihat Juga :
