KPS bangkitkan pembangunan infrastruktur daerah

Sindonews.com - Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) atau yang lebih dikenal dengan Public Private Partnership (PPP) merupakan pilihan yang realistis untuk membiayai infrastruktur. Pasalnya, mahalnya pembangunan infrastruktur tidak akan mampu dibiayai oleh dana APBD.

"Alternatifnya adalah menggandeng dunia usaha untuk membenahi infrastruktur," ungkap Wali Kota Bandung Dada Rosada, saat peluncuran buku Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah dan Swasta (RPKPS) 2012 dan Buku Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta, di Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Dada mengatakan, secara fisik Bandung telah tumbuh dengan pesat dengan laju pertumbuhan penduduk 1,1 persen setiap tahunnya. Tercatat pada 2011 ada sebanyak 2,4 juta jiwa tersebar di kota Bandung. "Dengan pertumbuhan 1,1 persen per tahun menambah permintaan di sektor perumahan, dan infrastruktur lainnya," ungkap Dada.

Dada mengatakan, Bandung sebagai kota jasa perdagangan, industri, pendidikan, wisata, perkantoran, perlu mendapatkan dukungan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian daerah. "Meningkatnya kemacetan dan bertambahnya sampah adalah akibat dari kurangnya dukungan infrastruktur," jelas Dada.

Guna menyikapi fenomena tersebut Dada mengatakan, Bandung telah menyusun agenda perbaikan di sektor, pendidikan, seni, budaya, olahraga, agama, perekonomian dan pemerintahan.