SBY tagih laporan kebijakan fiskal dari Kemenkeu
Jum'at, 27 Juli 2012 - 15:57 WIB
SBY tagih laporan kebijakan fiskal dari Kemenkeu
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta laporan Menteri Keuangan Agus Martowardojo terkait persoalan kebijakan fiskal. Laporan tersebut disampaikan dalam rapat kabinet terbatas yang diselenggarakan di Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh para Kementerian urusan ekonomi lainnya.
"Sekarang kita lanjutkan untuk membahas persoalan Kebijakan Fiskal yang sekaligus kita kaitkan dengan perpajakan serta bea dan cukai," kata SBY dalam pidato pembukaan, Jakarta, Jumat (27/7/2012)
Menurutnya, Pajak dan Bea dan cukai bukan hanya penting sebagai sumber penerimaan negara. Dilihat dari keseluruhan, sistem perpajakan dan sistem kepabeaan, jika terlaksana baik maka dapat berdampak pada perekonomian nasional serta juga berkeadilan. Akan tetapi jika tidak, maka juga akan sangat berpengaruh langsung bagi penerimaan negara bahkan pada perekonomian nasional. "Maka itu saya beri atensi khusus untuk manajemen kebijakan fiskal," tegasnya.
Sebelumnya, SBY beserta Wakil Presiden Budiono telah menyelenggarakan agenda yang sama di Kementerian Perindustrian. Namun, pembahasan lebih difokuskan pada tiga sektor, yaitu perindistrian, perdagangan dan penanaman modal.
Pada rapat itu, juga terlihat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maria Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri PPN Armida Alisjabana dan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini serta Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung.
"Sekarang kita lanjutkan untuk membahas persoalan Kebijakan Fiskal yang sekaligus kita kaitkan dengan perpajakan serta bea dan cukai," kata SBY dalam pidato pembukaan, Jakarta, Jumat (27/7/2012)
Menurutnya, Pajak dan Bea dan cukai bukan hanya penting sebagai sumber penerimaan negara. Dilihat dari keseluruhan, sistem perpajakan dan sistem kepabeaan, jika terlaksana baik maka dapat berdampak pada perekonomian nasional serta juga berkeadilan. Akan tetapi jika tidak, maka juga akan sangat berpengaruh langsung bagi penerimaan negara bahkan pada perekonomian nasional. "Maka itu saya beri atensi khusus untuk manajemen kebijakan fiskal," tegasnya.
Sebelumnya, SBY beserta Wakil Presiden Budiono telah menyelenggarakan agenda yang sama di Kementerian Perindustrian. Namun, pembahasan lebih difokuskan pada tiga sektor, yaitu perindistrian, perdagangan dan penanaman modal.
Pada rapat itu, juga terlihat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Maria Elka Pangestu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri PPN Armida Alisjabana dan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini serta Ketua Komite Ekonomi Nasional Chairul Tanjung.
(gpr)
Lihat Juga :
