Pemerintah tak miliki anggaran khusus pengembangan migas
Senin, 30 Juli 2012 - 19:03 WIB
Pemerintah tak miliki anggaran khusus pengembangan migas
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, mengakui pemerintah khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak memiliki anggaran khusus untuk pengembangan industri minyak dan gas bumi di Indonesia, termasuk lapangan.
Bahkan, sangat disayangkan pendapatan negara dari migas setiap tahunnya memiliki nilai yang sangat besar, hanya sedikit yang kembali lagi ke Kementerian ESDM. Padahal pengembangan lapangan, merupakan langkah tepat untuk industri migas kedepan.
"Bisa dibayangkan pendapatan dari sektor migas besar, tetapi yang kembali ke sektor tersebut kecil sekali dan itu habis hanya untuk gaji pegawai," kata Satya dalam diskusi bersama Ikatan Wartawan Energi Mineral (IWEM) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/7/2012).
Maka dari itu, menurutnya, petroleum fund yang saat ini mulai sering diwacanakan harus segera diwujudkan. Karena nantinya, ada alokasi khusus untuk menyediakan data seismik migas sehingga pemerintah mempunyai nilai tawar tinggi apabila dilakukan tender karena saat ini, Pemerintah tidak mempunyai data akurat seismik migas sehingga tender-tender blok migas yang dilakukan pemerintah sepi peminat.
"Sehingga pemerintah tidak mempunyai daya tawar tinggi saat negosiasi kontrak dengan KKKS," ucapnya
Petroleum fund merupakan dana yang disisihkan dari pendapatan negara khusus sektor migas. Rencana ini sudah terdengar dari tahun 2011, namun karena proses yang cukup rumit, maka hingga saat ini belum ada keputusan apapun. Maka dari itu, Satya menuturkan bersama komisi VII akan memperjuangkan pada pembahasan APBN 2013 setelah pembacaan nota keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 16 Agustus mendatang.
"Kita minta ke Kementerian Keuangan, agar nanti bisa dimasukan ke APBN nantinya. Kalau masalah pengelolaan nanti kita bicarakan," tegasnya.
Bahkan, sangat disayangkan pendapatan negara dari migas setiap tahunnya memiliki nilai yang sangat besar, hanya sedikit yang kembali lagi ke Kementerian ESDM. Padahal pengembangan lapangan, merupakan langkah tepat untuk industri migas kedepan.
"Bisa dibayangkan pendapatan dari sektor migas besar, tetapi yang kembali ke sektor tersebut kecil sekali dan itu habis hanya untuk gaji pegawai," kata Satya dalam diskusi bersama Ikatan Wartawan Energi Mineral (IWEM) di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/7/2012).
Maka dari itu, menurutnya, petroleum fund yang saat ini mulai sering diwacanakan harus segera diwujudkan. Karena nantinya, ada alokasi khusus untuk menyediakan data seismik migas sehingga pemerintah mempunyai nilai tawar tinggi apabila dilakukan tender karena saat ini, Pemerintah tidak mempunyai data akurat seismik migas sehingga tender-tender blok migas yang dilakukan pemerintah sepi peminat.
"Sehingga pemerintah tidak mempunyai daya tawar tinggi saat negosiasi kontrak dengan KKKS," ucapnya
Petroleum fund merupakan dana yang disisihkan dari pendapatan negara khusus sektor migas. Rencana ini sudah terdengar dari tahun 2011, namun karena proses yang cukup rumit, maka hingga saat ini belum ada keputusan apapun. Maka dari itu, Satya menuturkan bersama komisi VII akan memperjuangkan pada pembahasan APBN 2013 setelah pembacaan nota keuangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 16 Agustus mendatang.
"Kita minta ke Kementerian Keuangan, agar nanti bisa dimasukan ke APBN nantinya. Kalau masalah pengelolaan nanti kita bicarakan," tegasnya.
(and)
Lihat Juga :
