Ambil alih Inalum, Pemerintah siapkan Rp7 T
Jum'at, 03 Agustus 2012 - 12:19 WIB
Ambil alih Inalum, Pemerintah siapkan Rp7 T
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah memastikan tekadnya untuk menyelesaikan 100 persen pembelian saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Bahkan demi terealisasinya niatan tersebut, dipastikan pemerintah harus menyediakan dana senilai Rp7 triliun untuk mengambil alih Inalum secara keseluruhan.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan, dari segi pendanaan diatur sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Saat ini dana yang sudah disiapkan sebesar Rp2 triliun dan ditargetkan tahun 2013 semua itu sudah terkumpul. "Sekarang sudah tersedia Rp2 triliun jadi masih akan disiapkan lagi Rp5 triliun. Tapi itu kan baru tahun depan disetornya," ucap Hidayat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/8/2012).
Dana tersebut, Hidayat memastikan akan diambil dari anggaran APBN 2013. Dirinya yang juga merupakan Ketua Tim Perunding Proyek Asahan menuturkan, pembahasan yang berlangsung tadi adalah seputar perkembangan yang selama ini telah dilakukan. Rencananya, pada September mendatang akan dilangsungkan rapat resmi yang kemudian di bulan Oktober diikuti dengan penandatanganan pengakhiran kerja sama.
"Kami telah membuat matriks menteri-menteri yang terkait untuk melakukan tugasnya agar supaya nanti pada saat kita perundingan resmi bulan Agustus atau September itu keputusan dari pihak Indonesia sudah bulat begitu. Tentu ada masalah-masalah krusial yang harus dirundingkan, masih ada proses kita menyelesaikan audit, second opinion dari konsultan dan sebagainya," jelasnya
Mengingat kasus yang terjadi pada divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dia menyebutkan proses ini akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) nantinya. "Saya kira prosesnya harus melibatkan DPR RI," pungkasnya.
Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan, dari segi pendanaan diatur sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Saat ini dana yang sudah disiapkan sebesar Rp2 triliun dan ditargetkan tahun 2013 semua itu sudah terkumpul. "Sekarang sudah tersedia Rp2 triliun jadi masih akan disiapkan lagi Rp5 triliun. Tapi itu kan baru tahun depan disetornya," ucap Hidayat di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (3/8/2012).
Dana tersebut, Hidayat memastikan akan diambil dari anggaran APBN 2013. Dirinya yang juga merupakan Ketua Tim Perunding Proyek Asahan menuturkan, pembahasan yang berlangsung tadi adalah seputar perkembangan yang selama ini telah dilakukan. Rencananya, pada September mendatang akan dilangsungkan rapat resmi yang kemudian di bulan Oktober diikuti dengan penandatanganan pengakhiran kerja sama.
"Kami telah membuat matriks menteri-menteri yang terkait untuk melakukan tugasnya agar supaya nanti pada saat kita perundingan resmi bulan Agustus atau September itu keputusan dari pihak Indonesia sudah bulat begitu. Tentu ada masalah-masalah krusial yang harus dirundingkan, masih ada proses kita menyelesaikan audit, second opinion dari konsultan dan sebagainya," jelasnya
Mengingat kasus yang terjadi pada divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dia menyebutkan proses ini akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) nantinya. "Saya kira prosesnya harus melibatkan DPR RI," pungkasnya.
(and)
Lihat Juga :
