Hatta: Soal Inalum tak perlu ke DPR
Jum'at, 03 Agustus 2012 - 13:14 WIB
Hatta: Soal Inalum tak perlu ke DPR
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan pengambilalihan saham PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) tidak perlu melalui pengajuan izin ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Walaupun diketahui, nantinya pembelian saham senilai Rp7 triliun akan menggunakan anggaran APBN 2013.
"Tidak. Ngapain ke DPR lagi?" ujar Hatta di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/8/2012)
Saat ini, menurutnya, pemerintah akan berupaya mengembalikan 100 persen saham tersebut. Kemudian dalam hal pengembangan dan ide-ide lainnya akan dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait. Termasuk perusahaan plat merah yang berencana membeli saham perusahaan itu, Hatta pun juga masih enggan menyebutkan.
"Karena kita juga melihat pasar domestik kita juga meningkat. Jadi yang penting kembali dulu deh," jelasnya.
Hatta memungkinkan Inalum nantinya akan masuk ke pasar modal agar pendanaan pun dapat semakin kuat. "Tentu saja bisa, kenapa tidak? Justru kita itu semusa perusahaan harus masuk pasar modal. karena memperkuat biar enggak terlalu cepat bubble, supaya transaksi kita itu besar dan perusahaan kita supaya sehat karena setiap berapa bulan diaudit, diumumkan ke publik, yang melihat banyak dan terjadi redistribusi aset ke masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan pemerintah memerlukan dana sekira Rp7 triliun untuk mengambil alih Inalum. Dari segi pendanaan diatur sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Saat ini dana yang sudah disiapkan sebesar Rp2 triliun dan ditargetkan tahun 2013 semua itu sudah terkumpul. "Sekarang sudah tersedia Rp2 triliun jadi masih akan disiapkan lagi Rp5 triliun. Tapi itu kan baru tahun depan disetornya," ucap Hidayat.
Dana tersebut, Hidayat memastikan akan diambil dari anggaran APBN 2013. Dirinya yang juga merupakan Ketua Tim Perunding Proyek Asahan menuturkan, pembahasan yang berlangsung tadi adalah seputar perkembangan yang selama ini telah dilakukan. Rencananya, pada September mendatang akan dilangsungkan rapat resmi yang kemudian di bulan Oktober diikuti dengan penandatanganan pengakhiran kerja sama.
"Kami telah membuat matriks menteri-menteri yang terkait untuk melakukan tugasnya agar supaya nanti pada saat kita perundingan resmi bulan Agustus atau September itu keputusan dari pihak Indonesia sudah bulat begitu. Tentu ada masalah-masalah krusial yang harus dirundingkan, masih ada proses kita menyelesaikan audit, second opinion dari konsultan dan sebagainya," jelasnya
Mengingat kasus yang terjadi pada divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dia menyebutkan proses ini akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) nantinya. "Saya kira prosesnya harus melibatkan DPR RI," pungkasnya.
"Tidak. Ngapain ke DPR lagi?" ujar Hatta di Kantornya, Jakarta, Jumat (3/8/2012)
Saat ini, menurutnya, pemerintah akan berupaya mengembalikan 100 persen saham tersebut. Kemudian dalam hal pengembangan dan ide-ide lainnya akan dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait. Termasuk perusahaan plat merah yang berencana membeli saham perusahaan itu, Hatta pun juga masih enggan menyebutkan.
"Karena kita juga melihat pasar domestik kita juga meningkat. Jadi yang penting kembali dulu deh," jelasnya.
Hatta memungkinkan Inalum nantinya akan masuk ke pasar modal agar pendanaan pun dapat semakin kuat. "Tentu saja bisa, kenapa tidak? Justru kita itu semusa perusahaan harus masuk pasar modal. karena memperkuat biar enggak terlalu cepat bubble, supaya transaksi kita itu besar dan perusahaan kita supaya sehat karena setiap berapa bulan diaudit, diumumkan ke publik, yang melihat banyak dan terjadi redistribusi aset ke masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat menuturkan pemerintah memerlukan dana sekira Rp7 triliun untuk mengambil alih Inalum. Dari segi pendanaan diatur sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan. Saat ini dana yang sudah disiapkan sebesar Rp2 triliun dan ditargetkan tahun 2013 semua itu sudah terkumpul. "Sekarang sudah tersedia Rp2 triliun jadi masih akan disiapkan lagi Rp5 triliun. Tapi itu kan baru tahun depan disetornya," ucap Hidayat.
Dana tersebut, Hidayat memastikan akan diambil dari anggaran APBN 2013. Dirinya yang juga merupakan Ketua Tim Perunding Proyek Asahan menuturkan, pembahasan yang berlangsung tadi adalah seputar perkembangan yang selama ini telah dilakukan. Rencananya, pada September mendatang akan dilangsungkan rapat resmi yang kemudian di bulan Oktober diikuti dengan penandatanganan pengakhiran kerja sama.
"Kami telah membuat matriks menteri-menteri yang terkait untuk melakukan tugasnya agar supaya nanti pada saat kita perundingan resmi bulan Agustus atau September itu keputusan dari pihak Indonesia sudah bulat begitu. Tentu ada masalah-masalah krusial yang harus dirundingkan, masih ada proses kita menyelesaikan audit, second opinion dari konsultan dan sebagainya," jelasnya
Mengingat kasus yang terjadi pada divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dia menyebutkan proses ini akan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) nantinya. "Saya kira prosesnya harus melibatkan DPR RI," pungkasnya.
(and)
Lihat Juga :
