Meski defisit, perekonomian RI belum overheating
Rabu, 15 Agustus 2012 - 14:17 WIB
Meski defisit, perekonomian RI belum overheating
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution menekankan, meski telah terjadi defisit yang cukup besar pada transaksi berjalan, yang mencapai 3,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), namun perekonomian secara keseluruhan belum dapat dikatakan overheating (kepanasan).
"Sebetulnya kita belum sampai pada tahap itu, tetapi memang lonjakan defisit dari kuartal 1 ke 2 itu cukup besar," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/8/2012).
Salah satu upaya yang sebelumnya sudah dilakukan adalah pemberlakukan kenaikan Down Payment (DP) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 30 persen dan loan to value (LTV) KPR menjadi 70 persen. Hal ini menurutnya dapat menekan potensi defisit transaksi berjalan yang diprediksi akan semakin membesar.
"Justru sebenarnya pada waktu LTV itu diterapkn, itu kita sudah tahu ada arah defisit transaksi berjalan yang akan membesar, itu sebenarnya kejadiannya," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dan BI telah melakukan sinergi dalam menghadapi dan mengatasi defisit transaksi berjalan yang pada triwulan II 2012 mencapai USD6,9 miliar, atau 3,1 persen dari PDB.
"Kita perlu melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi agar penyesuaian defisit transaksi berjalan mengarah pada tingkat yang sustainable sehingga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga," kata Darmin, dalam siaran persnya di Jakarta.
Darmin menjelaskan, pada triwulan I, defisit transaksi berjalan mengalami mencapai USD3,2 miliar, atau sekitar 1,5 persen dari PDB. Namun, angka defisit itu bertambah menjadi 3,1 persen dari PDB atau sebesar USD6,9 miliar.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BI dan Pemerintah saling bekerja sama. Di sisi BI, bank sentral akan mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat penyesuaian keseimbangan eksternal melalui kebijakan nilai tukar, penguatan operasi moneter, kebijakan makroprudensial untuk mengelola permintaan domestik, dan kebijakan yang mendorong arus modal.
Di antaranya ada empat langkah yang akan dilakukan BI. Pertama, BI akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Kedua, memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian likuiditas. Suku bunga acuan pun dipertahankan di angka 5,75 persen.
Ketiga, meningkatkan pendalaman pasar valuta asing. Keempat, kebijakan makroprudential melalui pengelolaan pertumbuhan kredit dengan memperkuat implementasi LTV termasuk rencana penerapan untuk industri keuangan berbasis syariah dan larangan pemanfaatan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk uang muka kredit.
"Sebetulnya kita belum sampai pada tahap itu, tetapi memang lonjakan defisit dari kuartal 1 ke 2 itu cukup besar," ungkapnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (15/8/2012).
Salah satu upaya yang sebelumnya sudah dilakukan adalah pemberlakukan kenaikan Down Payment (DP) Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) sebesar 30 persen dan loan to value (LTV) KPR menjadi 70 persen. Hal ini menurutnya dapat menekan potensi defisit transaksi berjalan yang diprediksi akan semakin membesar.
"Justru sebenarnya pada waktu LTV itu diterapkn, itu kita sudah tahu ada arah defisit transaksi berjalan yang akan membesar, itu sebenarnya kejadiannya," jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dan BI telah melakukan sinergi dalam menghadapi dan mengatasi defisit transaksi berjalan yang pada triwulan II 2012 mencapai USD6,9 miliar, atau 3,1 persen dari PDB.
"Kita perlu melakukan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi agar penyesuaian defisit transaksi berjalan mengarah pada tingkat yang sustainable sehingga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi dapat terjaga," kata Darmin, dalam siaran persnya di Jakarta.
Darmin menjelaskan, pada triwulan I, defisit transaksi berjalan mengalami mencapai USD3,2 miliar, atau sekitar 1,5 persen dari PDB. Namun, angka defisit itu bertambah menjadi 3,1 persen dari PDB atau sebesar USD6,9 miliar.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, BI dan Pemerintah saling bekerja sama. Di sisi BI, bank sentral akan mengambil sejumlah langkah untuk mempercepat penyesuaian keseimbangan eksternal melalui kebijakan nilai tukar, penguatan operasi moneter, kebijakan makroprudensial untuk mengelola permintaan domestik, dan kebijakan yang mendorong arus modal.
Di antaranya ada empat langkah yang akan dilakukan BI. Pertama, BI akan terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Kedua, memperkuat operasi moneter untuk mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian likuiditas. Suku bunga acuan pun dipertahankan di angka 5,75 persen.
Ketiga, meningkatkan pendalaman pasar valuta asing. Keempat, kebijakan makroprudential melalui pengelolaan pertumbuhan kredit dengan memperkuat implementasi LTV termasuk rencana penerapan untuk industri keuangan berbasis syariah dan larangan pemanfaatan Kredit Tanpa Agunan (KTA) untuk uang muka kredit.
(gpr)
Lihat Juga :
