Siap-siap, tarif listrik bakal naik tiap bulan
Rabu, 29 Agustus 2012 - 08:44 WIB
Siap-siap, tarif listrik bakal naik tiap bulan
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah terus mematangkan rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) yang akan diberlakukan tahun depan. Salah satu opsi yang muncul, yakni menaikkan tarif listrik sebesar 1 persen per bulan hingga mencapai 15 persen.
Opsi itu merupakan alternatif dari skenario kenaikan sebesar 4 persen tiap triwulan.“Jadi misalnya dari bayar Rp200 ribu, lalu naik sebesar Rp2.000 per bulan, pasti masyarakat mampu. Ini demi mengurangi subsidi,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di sela acara halalbihalal di Jakarta kemarin. Dia berharap masyarakat tidak keberatan dengan rencana kenaikan TTL yang dilakukan secara bertahap.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk membahas opsi tersebut dengan DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2013 kepada DPR, 16 Agustus 2012 lalu, mengatakan bahwa penyesuaian tarif listrik dibutuhkan untuk menurunkan beban subsidi energi. Subsidi listrik pada RAPBN 2013 dianggarkan Rp80,9 triliun, meningkat dibandingkan APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun.
Namun bila memperhitungkan cadangan risiko fiskal, subsidi listrik pada RAPBN 2013 justru lebih kecil.Cadangan risiko fiskal pada 2013 hanya Rp6,5 triliun, jauh berkurang dibandingkan APBN-P 2012, Rp27,9 triliun. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menuturkan, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik pada 2013 mendatang sebesar 15–16 persen dapat mencegah pembengkakan subsidi sebesar Rp12 triliun “Sehingga nantinya subsidi listrik Rp80 triliun,” katanya.
Menurut Jarman, jika rencana kenaikan tarif listrik disepakati, pemerintah akan menyederhanakan golongan tarif listrik. PLN akan bertugas untuk menyederhanakan golongan tarif listrik dari 36 menjadi 21 golongan. Setelah pengelompokan disederhanakan, pemerintah kemudian akan menentukan golongan mana saja yang tarif listriknya dinaikkan dan golongan mana saja yang akan dilindungi. “Jadi harus ada pengelompokan mana yang disubsidi, mana yang tidak disubsidi. Itu dulu,”katanya.
Bagi PLN, lanjut Jarman, kenaikan TTL juga akan membuat BUMN kelistrikan itu lebih sehat dari sisi keuangan. PLN akan mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan subsidi yang diterimanya. Hal ini akan membuat PLN lebih baik untuk berhubungan dengan perusahaan lain dalam rangka investasi ataupun ekspansi.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji sebelumnya telah menyanggupi rencana pemerintah terkait TTL dengan skema kenaikan setiap bulan atau per tiga bulan. ”Kita siap saja untuk menaikkan TTL karena sistem yang kita punya sudah jadi, mau tiap bulan bisa, apalagi tiap tiga bulan,”kata dia.
Nur menjelaskan,kenaikan tarif itu semata-mata untuk menjaga agar perusahaan listrik pelat merah tersebut dapat tetap bertahan dan menambah investasinya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen setiap tahun. Dia menegaskan, agar operasional PLN bisa berjalan,perusahaan tersebut membutuhkan pendapatan dalam jumlah tertentu.“ Pendapatan itu sebagian diperoleh PLN melalui subsidi dan lainnya dari pelanggan atas dasar pengenaan tarif,” katanya.
Dia berharap rencana menaikkan tarif listrik secara bertahap pada 2013 dapat terealisasi, sehingga rencana PLN untuk meningkatkan investasi terlaksana. Hal itu akan langsung berdampak pada naiknya rasio elektrifikasi nasional. “Selama ini biaya investasi yang dikeluarkan PLN untuk membangun infrastruktur listrik sangat terbatas karena masih bergantung pada subsidi pemerintah,”tuturnya.
Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan tarif listrik.Menurutnya, lebih baik jika yang dinaikkan terlebih dulu harga bahan bakar minyak (BBM). “Seharusnya BBM dulu yang dinaikkan tahun depan karena mahalnya impor. Kalau tarif listrik masih bisa dicarikan solusi lain,”ujarnya.
Solusinya, kata Komaidi, dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 10ribu megawatt (MW) tahap II serta tahap I yang masih berjalan 40 persen.Dengan penyelesaian itu, biaya produksi listrik akan lebih rendah. “Kalau pembangkit listrik 10ribu MW selesai, biaya produksi akan turun sehingga akan menurunkan subsidi listrik. Jadi tidak perlu menaikkan tarif listrik,” katanya.
Komaidi juga menjelaskan, langkah selanjutnya adalah meningkatkan pasokan gas untuk mencukupi pembangkit listrik dengan bahan bakar gas. “Caranya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur seperti terminal penyimpanan gas dan pipa distribusi, karena saat ini masih dianggap minim,” katanya.
Anggota DPR Komisi VII Satya W Yudha mengaku sampai saat ini belum menerima usulan pemerintah terkait kenaikan tarif listrik tersebut. “Belum,yang jelas kami belum menerima usulan tersebut,” kata dia.
Menurut dia,pemerintah akan terlebih dulu mempresentasikan isi usulan tersebut, baru kemudian DPR mengkaji dan memutuskan bersama.“Kita meminta pemerintah untuk mempresentasikan secara teknis. Nanti akan diputuskan perlu atau tidak kebijakan tersebut,”katanya.
Opsi itu merupakan alternatif dari skenario kenaikan sebesar 4 persen tiap triwulan.“Jadi misalnya dari bayar Rp200 ribu, lalu naik sebesar Rp2.000 per bulan, pasti masyarakat mampu. Ini demi mengurangi subsidi,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di sela acara halalbihalal di Jakarta kemarin. Dia berharap masyarakat tidak keberatan dengan rencana kenaikan TTL yang dilakukan secara bertahap.
Saat ini, pemerintah sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk membahas opsi tersebut dengan DPR. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat menyampaikan nota keuangan dan RAPBN 2013 kepada DPR, 16 Agustus 2012 lalu, mengatakan bahwa penyesuaian tarif listrik dibutuhkan untuk menurunkan beban subsidi energi. Subsidi listrik pada RAPBN 2013 dianggarkan Rp80,9 triliun, meningkat dibandingkan APBN-P 2012 sebesar Rp65 triliun.
Namun bila memperhitungkan cadangan risiko fiskal, subsidi listrik pada RAPBN 2013 justru lebih kecil.Cadangan risiko fiskal pada 2013 hanya Rp6,5 triliun, jauh berkurang dibandingkan APBN-P 2012, Rp27,9 triliun. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menuturkan, rencana pemerintah untuk menaikkan tarif listrik pada 2013 mendatang sebesar 15–16 persen dapat mencegah pembengkakan subsidi sebesar Rp12 triliun “Sehingga nantinya subsidi listrik Rp80 triliun,” katanya.
Menurut Jarman, jika rencana kenaikan tarif listrik disepakati, pemerintah akan menyederhanakan golongan tarif listrik. PLN akan bertugas untuk menyederhanakan golongan tarif listrik dari 36 menjadi 21 golongan. Setelah pengelompokan disederhanakan, pemerintah kemudian akan menentukan golongan mana saja yang tarif listriknya dinaikkan dan golongan mana saja yang akan dilindungi. “Jadi harus ada pengelompokan mana yang disubsidi, mana yang tidak disubsidi. Itu dulu,”katanya.
Bagi PLN, lanjut Jarman, kenaikan TTL juga akan membuat BUMN kelistrikan itu lebih sehat dari sisi keuangan. PLN akan mendapatkan pendapatan lebih besar dibandingkan subsidi yang diterimanya. Hal ini akan membuat PLN lebih baik untuk berhubungan dengan perusahaan lain dalam rangka investasi ataupun ekspansi.
Direktur Utama PLN Nur Pamudji sebelumnya telah menyanggupi rencana pemerintah terkait TTL dengan skema kenaikan setiap bulan atau per tiga bulan. ”Kita siap saja untuk menaikkan TTL karena sistem yang kita punya sudah jadi, mau tiap bulan bisa, apalagi tiap tiga bulan,”kata dia.
Nur menjelaskan,kenaikan tarif itu semata-mata untuk menjaga agar perusahaan listrik pelat merah tersebut dapat tetap bertahan dan menambah investasinya untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sekitar 6 persen setiap tahun. Dia menegaskan, agar operasional PLN bisa berjalan,perusahaan tersebut membutuhkan pendapatan dalam jumlah tertentu.“ Pendapatan itu sebagian diperoleh PLN melalui subsidi dan lainnya dari pelanggan atas dasar pengenaan tarif,” katanya.
Dia berharap rencana menaikkan tarif listrik secara bertahap pada 2013 dapat terealisasi, sehingga rencana PLN untuk meningkatkan investasi terlaksana. Hal itu akan langsung berdampak pada naiknya rasio elektrifikasi nasional. “Selama ini biaya investasi yang dikeluarkan PLN untuk membangun infrastruktur listrik sangat terbatas karena masih bergantung pada subsidi pemerintah,”tuturnya.
Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai pemerintah sebenarnya tidak perlu menaikkan tarif listrik.Menurutnya, lebih baik jika yang dinaikkan terlebih dulu harga bahan bakar minyak (BBM). “Seharusnya BBM dulu yang dinaikkan tahun depan karena mahalnya impor. Kalau tarif listrik masih bisa dicarikan solusi lain,”ujarnya.
Solusinya, kata Komaidi, dengan mempercepat pembangunan pembangkit listrik 10ribu megawatt (MW) tahap II serta tahap I yang masih berjalan 40 persen.Dengan penyelesaian itu, biaya produksi listrik akan lebih rendah. “Kalau pembangkit listrik 10ribu MW selesai, biaya produksi akan turun sehingga akan menurunkan subsidi listrik. Jadi tidak perlu menaikkan tarif listrik,” katanya.
Komaidi juga menjelaskan, langkah selanjutnya adalah meningkatkan pasokan gas untuk mencukupi pembangkit listrik dengan bahan bakar gas. “Caranya dengan mempercepat pembangunan infrastruktur seperti terminal penyimpanan gas dan pipa distribusi, karena saat ini masih dianggap minim,” katanya.
Anggota DPR Komisi VII Satya W Yudha mengaku sampai saat ini belum menerima usulan pemerintah terkait kenaikan tarif listrik tersebut. “Belum,yang jelas kami belum menerima usulan tersebut,” kata dia.
Menurut dia,pemerintah akan terlebih dulu mempresentasikan isi usulan tersebut, baru kemudian DPR mengkaji dan memutuskan bersama.“Kita meminta pemerintah untuk mempresentasikan secara teknis. Nanti akan diputuskan perlu atau tidak kebijakan tersebut,”katanya.
(and)
Lihat Juga :
