Infrastruktur harus berkesinambungan
Rabu, 29 Agustus 2012 - 09:03 WIB
Infrastruktur harus berkesinambungan
A
A
A
Sindonews.com – Pembangunan infrastruktur harus menganut prinsip berkesinambungan dan inklusif agar mampu mentransformasi kemiskinan menjadi makmur, serta kondisi stagnan menuju dinamis.
“Pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan harus juga mempertimbangkan kemajuan yang seimbang di berbagai jenis infrastruktur,mulai dari infrastruktur transportasi, infrastruktur energi,hingga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,” tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2012,di Jakarta, kemarin.
Dengan mempertimbangkan kemajuan semua jenis infrastruktur, Presiden berharap, persoalan yang selama ini menghambat arus barang dan jasa dalam rantai suplai bisa diselesaikan lebih cepat sehingga produktivitas dan daya saing ekonomi meningkat. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur harus menganut prinsip inklusif. Prinsip tersebut bisa tercapai bila pembangunan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, baik pada tahap perencanaan maupun tahap implementasinya.
Pemangku kepentingan yang dilibatkan bukan hanya pemerintah pusat atau investor, melainkan juga masyarakat lokal. “Pembangunan infrastruktur adalah inklusif jika dapat membuat hasil pembangunan tersebar semakin adil dan merata,”ujar Kepala Negara.
Pembangunan inklusif, lanjut Presiden, juga harus mempertimbangkan konektivitas atau keterhubungan.Konektivitas dalam hal ini tidak hanya menghubungkan pulau dengan pulau atau kota dengan kota, tetapi juga manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Konektivitas fisik, institusional, dan antarmasyarakat selanjutnya akan menjadi jejaring konektivitas yang melibatkan masyarakat, barang,jasa,dan modal.
Karena itu,Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi perhatian besar pemerintah. Infrastruktur diyakini menjadi kunci bagi penguatan ekonomi nasional, terbukanya lapangan kerja baru, serta peningkatan mobilitas masyarakat. Sebagai bukti dari perhatian tersebut,pemerintah dalam APBN 2013 telah mengajukan anggaran sebesar USD20 miliar atau hampir Rp200 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Anggaran sebesar itu di antaranya akan dimanfaatkan untuk membangun jalan-jalan baru sepanjang 559 km, rel kereta api sepanjang 380 km, serta 15 pelabuhan udara baru. Presiden mengakui, tidak mudah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur karena ada sejumlah tantangan berat yang menghadang. Tantangan tersebut di antaranya persoalan letak geografis, bencana alam, serta sumber pembiayaan.
Terkait dengan itu, infrastruktur maritim dinilai perlu diutamakan. Sumber pembiayaan pun menjadi tantangan yang cukup berat, terutama saat perekonomian global tengah diguncang krisis. Padahal, Indonesia setidaknya memerlukan investasi sebesar USD250 miliar untuk membangun infrastruktur.
Terkait pembangunan infrastruktur maritim, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sektor itu memang sangat penting terutama dalam menekan biaya logistik sekaligus menekan inflasi di daerah serta mengurangi defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI), terutama neraca pembayaran jasa dan pendapatan.
“Kita yakin, pada 2014 cost of logistic yang membebani 14,08 persen harus diturunkan menjadi 10 persen. Kita terlalu banyak menggunakan konektivitas logistik ketergantungan kepada asing, ini tidak boleh terjadi lagi. Asas cabotage harus berjalan dengan baik, memberi ruang bagi pengusaha nasional kita,”ujarnya.
Sementara,Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengatakan, pemerataan infrastruktur maritim akan lebih didorong ke wilayah timur karena wilayah ini cukup berpotensi, terutama kekayaan ikan laut.
Jika di wilayah Timur dibangun infrastruktur maritim yang memadai, maka hasil perikanan laut bisa langsung dikirim ke Jepang,China, Taiwan, bahkan ke Amerika Serikat. “Kita akan dorong pada resources-nya,”kata dia.
“Pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan harus juga mempertimbangkan kemajuan yang seimbang di berbagai jenis infrastruktur,mulai dari infrastruktur transportasi, infrastruktur energi,hingga infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi,” tutur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat membuka Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition (IIICE) 2012,di Jakarta, kemarin.
Dengan mempertimbangkan kemajuan semua jenis infrastruktur, Presiden berharap, persoalan yang selama ini menghambat arus barang dan jasa dalam rantai suplai bisa diselesaikan lebih cepat sehingga produktivitas dan daya saing ekonomi meningkat. Menurut Presiden, pembangunan infrastruktur harus menganut prinsip inklusif. Prinsip tersebut bisa tercapai bila pembangunan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, baik pada tahap perencanaan maupun tahap implementasinya.
Pemangku kepentingan yang dilibatkan bukan hanya pemerintah pusat atau investor, melainkan juga masyarakat lokal. “Pembangunan infrastruktur adalah inklusif jika dapat membuat hasil pembangunan tersebar semakin adil dan merata,”ujar Kepala Negara.
Pembangunan inklusif, lanjut Presiden, juga harus mempertimbangkan konektivitas atau keterhubungan.Konektivitas dalam hal ini tidak hanya menghubungkan pulau dengan pulau atau kota dengan kota, tetapi juga manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Konektivitas fisik, institusional, dan antarmasyarakat selanjutnya akan menjadi jejaring konektivitas yang melibatkan masyarakat, barang,jasa,dan modal.
Karena itu,Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi perhatian besar pemerintah. Infrastruktur diyakini menjadi kunci bagi penguatan ekonomi nasional, terbukanya lapangan kerja baru, serta peningkatan mobilitas masyarakat. Sebagai bukti dari perhatian tersebut,pemerintah dalam APBN 2013 telah mengajukan anggaran sebesar USD20 miliar atau hampir Rp200 triliun untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Anggaran sebesar itu di antaranya akan dimanfaatkan untuk membangun jalan-jalan baru sepanjang 559 km, rel kereta api sepanjang 380 km, serta 15 pelabuhan udara baru. Presiden mengakui, tidak mudah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur karena ada sejumlah tantangan berat yang menghadang. Tantangan tersebut di antaranya persoalan letak geografis, bencana alam, serta sumber pembiayaan.
Terkait dengan itu, infrastruktur maritim dinilai perlu diutamakan. Sumber pembiayaan pun menjadi tantangan yang cukup berat, terutama saat perekonomian global tengah diguncang krisis. Padahal, Indonesia setidaknya memerlukan investasi sebesar USD250 miliar untuk membangun infrastruktur.
Terkait pembangunan infrastruktur maritim, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, sektor itu memang sangat penting terutama dalam menekan biaya logistik sekaligus menekan inflasi di daerah serta mengurangi defisit neraca pembayaran Indonesia (NPI), terutama neraca pembayaran jasa dan pendapatan.
“Kita yakin, pada 2014 cost of logistic yang membebani 14,08 persen harus diturunkan menjadi 10 persen. Kita terlalu banyak menggunakan konektivitas logistik ketergantungan kepada asing, ini tidak boleh terjadi lagi. Asas cabotage harus berjalan dengan baik, memberi ruang bagi pengusaha nasional kita,”ujarnya.
Sementara,Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo mengatakan, pemerataan infrastruktur maritim akan lebih didorong ke wilayah timur karena wilayah ini cukup berpotensi, terutama kekayaan ikan laut.
Jika di wilayah Timur dibangun infrastruktur maritim yang memadai, maka hasil perikanan laut bisa langsung dikirim ke Jepang,China, Taiwan, bahkan ke Amerika Serikat. “Kita akan dorong pada resources-nya,”kata dia.
(and)
Lihat Juga :
