Pemerintah klaim reformasi birokrasi jadi prioritas
Kamis, 06 September 2012 - 16:28 WIB
Pemerintah klaim reformasi birokrasi jadi prioritas
A
A
A
Sindonews.com - Sebelum munculnya komponen birokrasi sebagai salah satu yang melemahkan penilaian terhadap daya saing ekonomi Indonesia, Pemerintah mengaku telah lebih dahulu memprioritaskan hasil tersebut dalam bentuk reformasi birokrasi.
"Di RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kan ada 11 prioritas. no.1 nya reformasi birokrasi," ujar Menteri Keuangan, Agus Marto Wardjojo saat ditemui watawan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Upaya reformasi tersebut, kata Agus, bahkan telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2007 lalu. "Pada 2007, dilakukan program reformasi birokrasi tingkat nasional. Disupervisi langsung oleh Wapres," akunya.
Untuk itu, dirinya mengimbau agar seluruh komponen Kemeneterian dan Lembaga Negara dapat menjalankan delapan area perubahan dalam rangka reformasi birokrasi dari mulai pengukuran yang tepat hingga perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.
"Delapan area ini kalau sudah dilakukan dan ada penyesuaian peraturan, administrasi, right sizing, sampai dengan memperbaiki pelayanan masyarakat dan perubahan dari mind set organisasi. Nanti akan dinilai oleh menteri PAN kemudian diusulkan untuk disetujui sudah melakukan reformasi birokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menerangkan, reformasi birokrasi bukanlah usaha yang dapat selesai dalam sekali aksi, namun harus terus menerus sesuai berubahan seiring berkembangnya zaman.
"Reformasi birokrasi itu kan bukan program yang sekali aksi selesai. Justru akan terus berjalan ke depan. Jadi nanti akan ada tim evaluasi dari tim independen dan quality asurance akan menilai," tutupnya.
"Di RKP (Rencana Kerja Pemerintah) kan ada 11 prioritas. no.1 nya reformasi birokrasi," ujar Menteri Keuangan, Agus Marto Wardjojo saat ditemui watawan di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (6/9/2012).
Upaya reformasi tersebut, kata Agus, bahkan telah dilakukan Pemerintah sejak tahun 2007 lalu. "Pada 2007, dilakukan program reformasi birokrasi tingkat nasional. Disupervisi langsung oleh Wapres," akunya.
Untuk itu, dirinya mengimbau agar seluruh komponen Kemeneterian dan Lembaga Negara dapat menjalankan delapan area perubahan dalam rangka reformasi birokrasi dari mulai pengukuran yang tepat hingga perbaikan pelayanan terhadap masyarakat.
"Delapan area ini kalau sudah dilakukan dan ada penyesuaian peraturan, administrasi, right sizing, sampai dengan memperbaiki pelayanan masyarakat dan perubahan dari mind set organisasi. Nanti akan dinilai oleh menteri PAN kemudian diusulkan untuk disetujui sudah melakukan reformasi birokrasi," tuturnya.
Lebih lanjut dirinya menerangkan, reformasi birokrasi bukanlah usaha yang dapat selesai dalam sekali aksi, namun harus terus menerus sesuai berubahan seiring berkembangnya zaman.
"Reformasi birokrasi itu kan bukan program yang sekali aksi selesai. Justru akan terus berjalan ke depan. Jadi nanti akan ada tim evaluasi dari tim independen dan quality asurance akan menilai," tutupnya.
(gpr)
Lihat Juga :
