Beri 4 juta KL Premium atau Jakarta tenggak Pertamax
Selasa, 11 September 2012 - 16:50 WIB
Beri 4 juta KL Premium atau Jakarta tenggak Pertamax
A
A
A
Sindonews.com - DKI Jakarta dipastikan kehabisan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium pada 15 September mendatang. Berhubung penambahan kuota belum disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, maka warga Jakarta harus siap menggunakan Pertamax untuk kendaraannya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengaku pemerintah tidak punya pilihan lain. "Solusi paling benar tapi paling ribet tunggu saja 4 juta Kiloliter (KL) disetujui. Lalu kondisi lain membiarkan si Jakarta meminum Pertamax. Tidak ada pilihan," ucapnya di Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Rudi juga menilai tidak ada kesalahan pemerintah dalam hal ini, apalagi jika melanggar undang-undang. Karena menurutnya, PT Pertamina (persero) sebagai distributor masih menyediakan minyak, walaupun dengan jenis Pertamax. "Kami tidak langgar UU karena pemerintah masih siapkan bahan bakar, tapi Pertamax," ucapnya.
Alternatif lain, lanjut Rudi, bisa dengan peminjaman uang untuk membeli premium sebesar 500 KL sambil menunggu proses dengan DPR selesai. "Tapi itu kan kondisinya akan sama seperti tahun lalu," ujarnya.
Rudi menegaskan, cara ini nantinya akan dipermasalahkan oleh DPR. "Ini cukup untuk nunggu DPR. Tapi kan ini opsi terkahir yang paling tidak mungkin. Pilihan ini tidak ada yang enak," pungkasnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini mengaku pemerintah tidak punya pilihan lain. "Solusi paling benar tapi paling ribet tunggu saja 4 juta Kiloliter (KL) disetujui. Lalu kondisi lain membiarkan si Jakarta meminum Pertamax. Tidak ada pilihan," ucapnya di Jakarta, Selasa (11/9/2012).
Rudi juga menilai tidak ada kesalahan pemerintah dalam hal ini, apalagi jika melanggar undang-undang. Karena menurutnya, PT Pertamina (persero) sebagai distributor masih menyediakan minyak, walaupun dengan jenis Pertamax. "Kami tidak langgar UU karena pemerintah masih siapkan bahan bakar, tapi Pertamax," ucapnya.
Alternatif lain, lanjut Rudi, bisa dengan peminjaman uang untuk membeli premium sebesar 500 KL sambil menunggu proses dengan DPR selesai. "Tapi itu kan kondisinya akan sama seperti tahun lalu," ujarnya.
Rudi menegaskan, cara ini nantinya akan dipermasalahkan oleh DPR. "Ini cukup untuk nunggu DPR. Tapi kan ini opsi terkahir yang paling tidak mungkin. Pilihan ini tidak ada yang enak," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
