Membebani, subsidi energi terus dikaji
Rabu, 19 September 2012 - 10:10 WIB
Membebani, subsidi energi terus dikaji
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah akan mengkaji efektivitas pemberian subsidi energi. Sebab, subsidi yang tidak tepat sasaran akan menjadi beban bagi anggaran pemerintah.
“Subsidi itu perlu,cuma jangan subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu harus ada framework besarnya, subsidi yang tepat sasaran delivery-nya bagaimana,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana di Jakarta kemarin.
Untuk itu, kata dia, pemerintah saat ini sedang merumuskan kembali efektivitas pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar benar-benar dapat dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, Bappenas sedang menyiapkan skema ataupun model agar pemberian subsidi dapat tersalurkan secara maksimal dan dana yang tidak terpakai untuk subsidi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.
“Ruang kajian itu harus dibuka. Dari Bappenas yang kita siapkan adalah bagaimana semacam subsidi yang tepat sasaran, delivery mekanisme dan sebaliknya dana-dana yang tidak tepat sasaran itu sebaiknya untuk apa,”katanya.
Selain itu,pemerintah terus menyiapkan berbagai alternatif lain seperti penggunaan energi ramah lingkungan dan memperbaiki layanan transportasi umum agar masyarakat memiliki opsi lain dan tidak bergantung pada BBM bersubsidi.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik Senin (17/9) malam, Komisi VII DPR menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 4,04 juta kiloliter (kl). Dengan tambahan kuota tersebut, maka kuota BBM bersubsidi 2012 yang sebelumnya 40 juta kl menjadi 44,04 juta kl.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, kebutuhan dana subsidi untuk tambahan 4,04 juta kiloliter adalah sekitar Rp16 triliun, dengan asumsi besaran subsidi sebesar Rp4.000 per liter.Kuota 44,04 juta kl terdiri dari premium 27,84 juta kl atau meningkat 3,43 juta kl dibandingkan kuota APBN Perubahan 2012 sebesar 24,41 juta kl dan solar 15 juta kl atau naik 1,11 juta kl dari 13,89 juta kiloliter. Selain menyetujui penambahan kuota, DPR menyetujui pembayaran overkuota BBM bersubsidi pada 2011.Pemerintah masih belum membayar kelebihan penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 1,76 juta kl pada 2011 senilai Rp7,92 triliun.
Evita menambahkan, pemerintah juga akan fokus terhadap penghematan BBM bersubsidi. Terkait dengan itu, sistem pengalokasian ke setiap daerah pengguna BBM bersubsidi akan dipaparkan ke DPR seiring penambahan kuota BBM bersubsidi yang telah disetujui. “Semacam penjatahan tapi masih dalam pembicaraan, jika ada kuota jebol agar bisa ditekan, tidak jauh-jauh dari kuota yang telah ditetapkan,” kata dia.
Sementara,pengamat energi Kurtubi berpendapat,sistem kuota BBM bersubsidi sebaiknya dihapuskan. Pasalnya, setiap tahunnya pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui kuota yang tertera dalam APBN, namun kerap direvisi karena realisasi konsumsi melebihi kuota yang ditetapkan.Ketetapan kuota, tegas dia, cenderung tidak realistis karena lebih kecil dari kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai konsekuensinya, dia menyarankan agar harga BBM bersubsidi dinaikkan dengan besaran yang telah disebutsebut sebelumnya yakni Rp1.500 atau menjadi Rp6.000 per liter.
“Kalau ada kuota, otomatis subsidi membengkak. Dalam konteks itu saya berpendapat lebih baik menaikkan harga daripada BBM dibatasi, daripada rakyat dipaksa beli pertamax,” cetusnya. (mai)
“Subsidi itu perlu,cuma jangan subsidi yang tidak tepat sasaran. Itu harus ada framework besarnya, subsidi yang tepat sasaran delivery-nya bagaimana,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana di Jakarta kemarin.
Untuk itu, kata dia, pemerintah saat ini sedang merumuskan kembali efektivitas pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik agar benar-benar dapat dimanfaatkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut dia, Bappenas sedang menyiapkan skema ataupun model agar pemberian subsidi dapat tersalurkan secara maksimal dan dana yang tidak terpakai untuk subsidi dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat.
“Ruang kajian itu harus dibuka. Dari Bappenas yang kita siapkan adalah bagaimana semacam subsidi yang tepat sasaran, delivery mekanisme dan sebaliknya dana-dana yang tidak tepat sasaran itu sebaiknya untuk apa,”katanya.
Selain itu,pemerintah terus menyiapkan berbagai alternatif lain seperti penggunaan energi ramah lingkungan dan memperbaiki layanan transportasi umum agar masyarakat memiliki opsi lain dan tidak bergantung pada BBM bersubsidi.
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik Senin (17/9) malam, Komisi VII DPR menyetujui penambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 4,04 juta kiloliter (kl). Dengan tambahan kuota tersebut, maka kuota BBM bersubsidi 2012 yang sebelumnya 40 juta kl menjadi 44,04 juta kl.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan, kebutuhan dana subsidi untuk tambahan 4,04 juta kiloliter adalah sekitar Rp16 triliun, dengan asumsi besaran subsidi sebesar Rp4.000 per liter.Kuota 44,04 juta kl terdiri dari premium 27,84 juta kl atau meningkat 3,43 juta kl dibandingkan kuota APBN Perubahan 2012 sebesar 24,41 juta kl dan solar 15 juta kl atau naik 1,11 juta kl dari 13,89 juta kiloliter. Selain menyetujui penambahan kuota, DPR menyetujui pembayaran overkuota BBM bersubsidi pada 2011.Pemerintah masih belum membayar kelebihan penyaluran BBM bersubsidi sebanyak 1,76 juta kl pada 2011 senilai Rp7,92 triliun.
Evita menambahkan, pemerintah juga akan fokus terhadap penghematan BBM bersubsidi. Terkait dengan itu, sistem pengalokasian ke setiap daerah pengguna BBM bersubsidi akan dipaparkan ke DPR seiring penambahan kuota BBM bersubsidi yang telah disetujui. “Semacam penjatahan tapi masih dalam pembicaraan, jika ada kuota jebol agar bisa ditekan, tidak jauh-jauh dari kuota yang telah ditetapkan,” kata dia.
Sementara,pengamat energi Kurtubi berpendapat,sistem kuota BBM bersubsidi sebaiknya dihapuskan. Pasalnya, setiap tahunnya pemerintah membatasi konsumsi BBM bersubsidi melalui kuota yang tertera dalam APBN, namun kerap direvisi karena realisasi konsumsi melebihi kuota yang ditetapkan.Ketetapan kuota, tegas dia, cenderung tidak realistis karena lebih kecil dari kebutuhan nyata masyarakat. Sebagai konsekuensinya, dia menyarankan agar harga BBM bersubsidi dinaikkan dengan besaran yang telah disebutsebut sebelumnya yakni Rp1.500 atau menjadi Rp6.000 per liter.
“Kalau ada kuota, otomatis subsidi membengkak. Dalam konteks itu saya berpendapat lebih baik menaikkan harga daripada BBM dibatasi, daripada rakyat dipaksa beli pertamax,” cetusnya. (mai)
(gpr)
Lihat Juga :
