Jakarta harus ada program pembatasan BBM
Kamis, 20 September 2012 - 14:51 WIB
Jakarta harus ada program pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan pemerintah daerah (Pemda) memiliki peran penting untuk menghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Itu juga merupakan salah satu alasan kenapa saat ini kelebihan kuota terus terjadi.
Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim mengatakan keseluruhan daerah saat ini tidak memiliki program penghematan BBM bersubsidi yang tepat. Termasuk DKI Jakarta yang diketahui mengalami kelebihan kuota paling besar 37,4 persen untuk premium dan solar 12 persen.
"Untuk mengatasi kelebihan kuota, Pemda juga harus perlihatkan programnya, dan itu sangat pengaruh sekali," kata Ibrahim kepada Sindonews, Kamis (20/9/2012).
Lanjutnya, Pemda harus mengatur dengan menetapkan peraturan pembagian per sektor. Dia menjelaskan, pembagian seperti porsi untuk nelayan, rumah sakit, petani, dan yang lainnya.
"Itu yang belum ada sampai sekarang, maka dari itu pemerintah derah itu kita breafing," ucapnya.
Jakarta, menurut Ibrahim, sejak ditetapkan tahun 2012 sudah dikurangi 10 persen dari sebelumnya. Keputusan diambil mengingat Jakarta memiliki alternatif bahan bakar lain, seperti Pertamax. "Namun harusnya Pemda juga ikut membantu kan," pungkasnya.
Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim mengatakan keseluruhan daerah saat ini tidak memiliki program penghematan BBM bersubsidi yang tepat. Termasuk DKI Jakarta yang diketahui mengalami kelebihan kuota paling besar 37,4 persen untuk premium dan solar 12 persen.
"Untuk mengatasi kelebihan kuota, Pemda juga harus perlihatkan programnya, dan itu sangat pengaruh sekali," kata Ibrahim kepada Sindonews, Kamis (20/9/2012).
Lanjutnya, Pemda harus mengatur dengan menetapkan peraturan pembagian per sektor. Dia menjelaskan, pembagian seperti porsi untuk nelayan, rumah sakit, petani, dan yang lainnya.
"Itu yang belum ada sampai sekarang, maka dari itu pemerintah derah itu kita breafing," ucapnya.
Jakarta, menurut Ibrahim, sejak ditetapkan tahun 2012 sudah dikurangi 10 persen dari sebelumnya. Keputusan diambil mengingat Jakarta memiliki alternatif bahan bakar lain, seperti Pertamax. "Namun harusnya Pemda juga ikut membantu kan," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
