TDL naik, industri tak layak menjerit
Jum'at, 21 September 2012 - 15:01 WIB
TDL naik, industri tak layak menjerit
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini menekankan kalangan industri tidak pantas menjerit dengan kenaikan Tarif Dasar listrik (TDL). Kenaikan sudah disepakati pemerintah dan DPR RI sebesar 15 persen. Realisasipun sudah dipastikan akan berlangsung pada 2013 mendatang.
"Industri dapat Rp20 triliun dibagi sekian pelanggan, mereka dapat miliaran. sedangkan golongan rumah tangga dapat 40 triliun tetapi itu untuk 39 juta pelanggan. Yang sudah dapat ratusan miliar menjerit kan sekarang," kata Rudi di kantornya, Jakarta, Jumat (21/9/2012).
Rudi menegaskan, selama ini industri sudah mendapat miliaran rupiah dari subsidi. Sehingga memang tidak layak lagi jika masih diberikan subsidi kedepannya. Jikapun ingin mengajukan Judicial Review, menurutnya harus dipertimbangkan kembali. "Mau Judicial Review, yang benar saja, sudah dapat ratusan miliar masih menjerit," pungkasnya.
"Tapi yang jelas rata-rata nasional 15 persen. Tapi makin besar makin gede karena kita lebih mikir ke sosialis, yang miskin jangan dulu karena mereka berpikir imperialis yaitu yang produktif itu harus dapat subsidi banyak tetapi yang tidak produkstif tidak boleh disubsidi," lanjut Rudi.
Sedangkan untuk dampak, dirinya mengaku pemerintah sudah memiliki perhitungan yang matang. Dengan inflasi 0,3 persen sebagai tambahan akibat kenaikan, menurutnya tidak ada permasalahan. "Percayalah sama mereka, mereka kan ahlinya," pugkasnya.
"Industri dapat Rp20 triliun dibagi sekian pelanggan, mereka dapat miliaran. sedangkan golongan rumah tangga dapat 40 triliun tetapi itu untuk 39 juta pelanggan. Yang sudah dapat ratusan miliar menjerit kan sekarang," kata Rudi di kantornya, Jakarta, Jumat (21/9/2012).
Rudi menegaskan, selama ini industri sudah mendapat miliaran rupiah dari subsidi. Sehingga memang tidak layak lagi jika masih diberikan subsidi kedepannya. Jikapun ingin mengajukan Judicial Review, menurutnya harus dipertimbangkan kembali. "Mau Judicial Review, yang benar saja, sudah dapat ratusan miliar masih menjerit," pungkasnya.
"Tapi yang jelas rata-rata nasional 15 persen. Tapi makin besar makin gede karena kita lebih mikir ke sosialis, yang miskin jangan dulu karena mereka berpikir imperialis yaitu yang produktif itu harus dapat subsidi banyak tetapi yang tidak produkstif tidak boleh disubsidi," lanjut Rudi.
Sedangkan untuk dampak, dirinya mengaku pemerintah sudah memiliki perhitungan yang matang. Dengan inflasi 0,3 persen sebagai tambahan akibat kenaikan, menurutnya tidak ada permasalahan. "Percayalah sama mereka, mereka kan ahlinya," pugkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
