Bank Dunia rekomendasikan cara atasi missing middle
Rabu, 10 Oktober 2012 - 16:44 WIB
Bank Dunia rekomendasikan cara atasi missing middle
A
A
A
Sindonews.com - Ekonom Senior Bank Dunia Sjamsu Rahardja mencatat adanya kondisi missing middle atau hilangnya lapisan tengah untuk kelas perusahaan. Ini membuat kontribusi sektor manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan kerja menjadi kurang signifikan.
"Banyak masalah yang telah membentuk kondisi missing middle, dimana berawal dari krisis keuangan Asia," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/10/2012).
Sjamsu menjelaskan krisis tersebut menciptakan permasalahan makro, seperti apresiasi rupiah, naiknya upah buruh relatif, pergeseran fokus ke perdagangan komoditas dan sektor berbasis sumber daya alam, persaingan internasional, dan pengetatan margin keuntungan.
Sementara itu, untuk mikro perusahaan, seperti menanggung biaya transportasi dan logistik yang tinggi, sulitnya mengakses pinjaman bank serta kurangnya transparansi dan kepastian hukum.
"Masalah ini menyulitkan pendatang baru untuk membangun usaha dan mempersulit upaya pemain lama untuk melakukan ekspansi dan mencapai skala ekonomi," tuturnya.
Untuk mengatasi masalah missing middle di Indonesia, dia merekomendasikan empat cara yang bisa dilakukan pemerintah. Rekomendasi itu, pemerintah disarankan untuk membuka akses usaha kecil terhadap sumber daya dan keuangan serta menyederhanakan kondisi bursa kerja. "Jadi agar usaha-usaha kecil bisa tumbuh kembang dan mengisi missing middle," tegasnya.
Selain itu, dengan penyelesaian isu-isu transportasi dan logistik serta mengurangi hambatan non tarif untuk mengakses pasar internasional. Dengan demikian, perusahaan non eksportir bisa lebih mudah menjadi eksportir dan melebarkan pangsa pasarnya. "Antara lain dengan mempromosikan standar-standar internasional," terang Sjamsu.
Sjamsu juga berharap adanya bantuan terhadap perusahaan menaiki mata rantai nilai. Diantaranya, dengan investasi yang lebih besar dibidang pendidikan, keterampilan pekerja dan teknologi. Disamping itu, juga dengan dorongan kompetisi dan keterbukaan ekonomi.
"Banyak masalah yang telah membentuk kondisi missing middle, dimana berawal dari krisis keuangan Asia," ujarnya di Jakarta, Rabu (10/10/2012).
Sjamsu menjelaskan krisis tersebut menciptakan permasalahan makro, seperti apresiasi rupiah, naiknya upah buruh relatif, pergeseran fokus ke perdagangan komoditas dan sektor berbasis sumber daya alam, persaingan internasional, dan pengetatan margin keuntungan.
Sementara itu, untuk mikro perusahaan, seperti menanggung biaya transportasi dan logistik yang tinggi, sulitnya mengakses pinjaman bank serta kurangnya transparansi dan kepastian hukum.
"Masalah ini menyulitkan pendatang baru untuk membangun usaha dan mempersulit upaya pemain lama untuk melakukan ekspansi dan mencapai skala ekonomi," tuturnya.
Untuk mengatasi masalah missing middle di Indonesia, dia merekomendasikan empat cara yang bisa dilakukan pemerintah. Rekomendasi itu, pemerintah disarankan untuk membuka akses usaha kecil terhadap sumber daya dan keuangan serta menyederhanakan kondisi bursa kerja. "Jadi agar usaha-usaha kecil bisa tumbuh kembang dan mengisi missing middle," tegasnya.
Selain itu, dengan penyelesaian isu-isu transportasi dan logistik serta mengurangi hambatan non tarif untuk mengakses pasar internasional. Dengan demikian, perusahaan non eksportir bisa lebih mudah menjadi eksportir dan melebarkan pangsa pasarnya. "Antara lain dengan mempromosikan standar-standar internasional," terang Sjamsu.
Sjamsu juga berharap adanya bantuan terhadap perusahaan menaiki mata rantai nilai. Diantaranya, dengan investasi yang lebih besar dibidang pendidikan, keterampilan pekerja dan teknologi. Disamping itu, juga dengan dorongan kompetisi dan keterbukaan ekonomi.
(rna)
Lihat Juga :
