Krisis pangan ancam kedaulatan RI
Kamis, 11 Oktober 2012 - 11:39 WIB
Krisis pangan ancam kedaulatan RI
A
A
A
Sindonews.com - Ketahanan pangan Indonesia hingga saat ini masih sangat rawan. Berbagai komoditas pangan masih tergantung pada impor.
Ketergantungan terhadap impor pangan ini juga berimplikasi negatif pada kedaulatan Indonesia. Untuk itulah Indonesia perlu mengusahakan kedaulatan pangan. Hal inilah yang disampaikan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dalam diskusi panel "Cetak Biru dan Peta Jalan Menuju Kebangkitan Indonesia" di Gedung PBNU hari ini (11/10/2012).
"Kita menghendaki Indonesia dengan segala kelebihan sumber daya yang dimilikinya bisa kuat di dalam ketahanan pangan," tandas Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Kurangnya perhatian pemerintah terhadap berbagai sektor yang mendukung ketahanan pangan, terutama pertanian dan perikanan ditengarai menjadi penyebab ketergantungan Indonesia pada pangan impor.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Arif Satria mencontohkan, kurangnya perlindungan pemerintah pada nelayan-nelayan kecil dengan peralatan tangkapnya yang masih sangat terbatas. "Di Jepang, nelayan dilindungi mati-matian. Di Indonesia, (kapal pukat) trawl boleh dipakai dimana-mana sehingga kapal nelayan kecil jadi tidak dapat ikan, laut juga tereksploitasi," ujarnya.
Adapun di sektor pertanian, petani-petani masih sangat kekurangan lahan. Saat ini, rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki lahan seluas 0,5 hektare (ha). Produktivitasnya pun masih rendah, hanya 5-6 ton per ha, padahal idealnya 8 ton. Kurangnya fasilitas irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit unggul menyebabkan hal tersebut.
Jika ketergantungan pangan ini tidak segera diatasi, Indonesia akan selalu dirugikan oleh negara-negara eksportir pangan, posisi tawar di dunia internasional pun melemah. "Fluktuasi harga pangan cukup tajam, kita tidak bisa menggantungkan diri dari suplai negara lain, ini menyangkut kedaulatan kita," tegas peneliti InterCAFE Iman Sugema pada acara yang sama.
Ketergantungan terhadap impor pangan ini juga berimplikasi negatif pada kedaulatan Indonesia. Untuk itulah Indonesia perlu mengusahakan kedaulatan pangan. Hal inilah yang disampaikan oleh Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) dalam diskusi panel "Cetak Biru dan Peta Jalan Menuju Kebangkitan Indonesia" di Gedung PBNU hari ini (11/10/2012).
"Kita menghendaki Indonesia dengan segala kelebihan sumber daya yang dimilikinya bisa kuat di dalam ketahanan pangan," tandas Ketua Umum ISNU Ali Masykur Musa di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Kurangnya perhatian pemerintah terhadap berbagai sektor yang mendukung ketahanan pangan, terutama pertanian dan perikanan ditengarai menjadi penyebab ketergantungan Indonesia pada pangan impor.
Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB Arif Satria mencontohkan, kurangnya perlindungan pemerintah pada nelayan-nelayan kecil dengan peralatan tangkapnya yang masih sangat terbatas. "Di Jepang, nelayan dilindungi mati-matian. Di Indonesia, (kapal pukat) trawl boleh dipakai dimana-mana sehingga kapal nelayan kecil jadi tidak dapat ikan, laut juga tereksploitasi," ujarnya.
Adapun di sektor pertanian, petani-petani masih sangat kekurangan lahan. Saat ini, rata-rata petani di Indonesia hanya memiliki lahan seluas 0,5 hektare (ha). Produktivitasnya pun masih rendah, hanya 5-6 ton per ha, padahal idealnya 8 ton. Kurangnya fasilitas irigasi, ketersediaan pupuk dan bibit unggul menyebabkan hal tersebut.
Jika ketergantungan pangan ini tidak segera diatasi, Indonesia akan selalu dirugikan oleh negara-negara eksportir pangan, posisi tawar di dunia internasional pun melemah. "Fluktuasi harga pangan cukup tajam, kita tidak bisa menggantungkan diri dari suplai negara lain, ini menyangkut kedaulatan kita," tegas peneliti InterCAFE Iman Sugema pada acara yang sama.
(rna)
Lihat Juga :
