ISNU: Pemerintah kurang perhatikan pertanian
Kamis, 11 Oktober 2012 - 14:05 WIB
ISNU: Pemerintah kurang perhatikan pertanian
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kamaluddin menyatakan, pemerintah kurang memperhatikan permasalahan yang terjadi di sektor pertanian.
"Instansi pemerintah saling lempar tanggung jawab terhadap masalah ini," keluh Kamaluddin dalam diskusi panel "Cetak Biru dan Peta Jalan Menuju Kebangkitan Indonesia" di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Saat ini, ada 20 juta petani di Indonesia. Bila satu orang petani menanggung beban keluarga sejumlah 4 orang, berarti sektor pertanian menghidupi 80 juta penduduk Indonesia.
Meski demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor pertanian masih sering luput dari perhatian pemerintah. Akibat kurangnya perhatian pada sektor pertanian, Indonesia menjadi negara importir pangan padahal Indonesia adalah negara agraris.
Terkait ini, pemerintah seakan menutup mata terhadap bahaya ketergantungan pada pangan impor. Bila masalah ini tidak segera diperhatikan, Indonesia akan segera jatuh ke dalam bencana krisis pangan.
"Ketahanan pangan kita masih rawan, data Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras pada 2011 dan 2012 masih surplus, tapi kenyataannya masih banyak daerah dan masyarakat yang rawan pangan," terang Kamaluddin.
Untuk mengantisipasi bahaya krisis pangan ini, pemerintah harus melakukan berbagai tindakan penyelamatan sektor pertanian. Kamaluddin menyebut masalah ketersediaan air, fasilitas irigasi yang kurang memadai, ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, degradasi lahan, fluktuasi harga gabah dan perubahan iklim sebagai beberapa masalah utama yang sering dihadapi sektor pertanian, khususnya petani.
Bukan hanya krisis pangan saja yang akan menimpa Indonesia jika sektor pertanian tidak segera diselamatkan, kemiskinan dan hilangnya kedaulatan pun akan dialami Indonesia. "Devisa bisa tersedot untuk impor pangan, lapangan kerja di sektor pertanian juga akan banyak hilang," simpul Kamaluddin.
"Instansi pemerintah saling lempar tanggung jawab terhadap masalah ini," keluh Kamaluddin dalam diskusi panel "Cetak Biru dan Peta Jalan Menuju Kebangkitan Indonesia" di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (11/10/2012).
Saat ini, ada 20 juta petani di Indonesia. Bila satu orang petani menanggung beban keluarga sejumlah 4 orang, berarti sektor pertanian menghidupi 80 juta penduduk Indonesia.
Meski demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor pertanian masih sering luput dari perhatian pemerintah. Akibat kurangnya perhatian pada sektor pertanian, Indonesia menjadi negara importir pangan padahal Indonesia adalah negara agraris.
Terkait ini, pemerintah seakan menutup mata terhadap bahaya ketergantungan pada pangan impor. Bila masalah ini tidak segera diperhatikan, Indonesia akan segera jatuh ke dalam bencana krisis pangan.
"Ketahanan pangan kita masih rawan, data Kementerian Pertanian menyebutkan produksi beras pada 2011 dan 2012 masih surplus, tapi kenyataannya masih banyak daerah dan masyarakat yang rawan pangan," terang Kamaluddin.
Untuk mengantisipasi bahaya krisis pangan ini, pemerintah harus melakukan berbagai tindakan penyelamatan sektor pertanian. Kamaluddin menyebut masalah ketersediaan air, fasilitas irigasi yang kurang memadai, ketersediaan dan keterjangkauan pupuk, degradasi lahan, fluktuasi harga gabah dan perubahan iklim sebagai beberapa masalah utama yang sering dihadapi sektor pertanian, khususnya petani.
Bukan hanya krisis pangan saja yang akan menimpa Indonesia jika sektor pertanian tidak segera diselamatkan, kemiskinan dan hilangnya kedaulatan pun akan dialami Indonesia. "Devisa bisa tersedot untuk impor pangan, lapangan kerja di sektor pertanian juga akan banyak hilang," simpul Kamaluddin.
(rna)
Lihat Juga :
