Kemenpera-Pemprov Jatim atasi rumah tak layak huni
Kamis, 01 November 2012 - 13:01 WIB
Kemenpera-Pemprov Jatim atasi rumah tak layak huni
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sepakat bersinergi dalam program penuntasan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah tersebut.
Untuk mewujudkan program tersebut Kemenpera mengingatkan kepada Pemda setempat untuk memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan RTLH dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang.
“Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpera hanya akan mendukung penuntasan RTLH yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya, Eko Heripoerwanto dalan rilisnya pada kegiatan Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat di Surabaya, Kamis (1/11/2012).
Menurutnya, pelaksanaan BSPS pada tahun 2013 ini ditandai dengan sejumlah perubahan penyelenggaraan. Beberapa perubahan tersebut antara lain dalam hal pendataan, verifikasi dan registrasi yang dimulai pada T-1 paling lambat Bulan Nopember 2012 untuk pelaksanaan bantuan di tahun 2013, dilakukan secara on-line, serta keseluruhan proses tersebut dibawah koordinasi Pemprov.
Agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik, dirinya menambahkan, Pemda juga harus memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan RTLH dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang. Pelaksanaannya dimulai dari yang terendah, yaitu dari tingkat desa/kelurahan kemudian kecamatan.
“Pemda juga harus mempertimbangkan kapasitas organisasi, tenaga pendamping, dan pasokan material bangunan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Pemda bisa menggalang dana dari pihak ke tiga untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki rumah yang layak huni,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Gentur Prihantono menjelaskan, Pemprov Jawa Timur terus berupaya meningkatkan jumlah bantuan program renovasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat.
Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah renovasi RTLH yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2012 telah dilakukan terhadap 60.000 unit rumah.
Program tersebut, imbuhnya, dilaksanakan melalui kegiatan Bakti TNI Renovasi RTLH yang merupakan kerjasama Pemprov dengan Kodam V/ Brawijaya. “Sampai dengan tahun 2013 diharapkan bisa terealisasi sejumlah 100.000 unit rumah. Kami harap program ini bisa membantu masyarakat agar bisa tinggal di rumah yang lebih layak,” terangnya.
Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim tersebut belum mampu menuntaskan RTLH di Provinsi Jawa Timur yang angkanya mencapai 324.000 unit rumah.
“Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Kemenpera khususnya program BSPS jumlah RTLH yang dibantu akan semakin banyak,” harapnya.
Untuk mewujudkan program tersebut Kemenpera mengingatkan kepada Pemda setempat untuk memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan RTLH dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang.
“Pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpera hanya akan mendukung penuntasan RTLH yang dilakukan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” kata Asisten Deputi Perencanaan Perumahan Swadaya, Eko Heripoerwanto dalan rilisnya pada kegiatan Pembinaan Teknis Verifikasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Pelaksanaan Tugas Tenaga Pendamping Masyarakat di Surabaya, Kamis (1/11/2012).
Menurutnya, pelaksanaan BSPS pada tahun 2013 ini ditandai dengan sejumlah perubahan penyelenggaraan. Beberapa perubahan tersebut antara lain dalam hal pendataan, verifikasi dan registrasi yang dimulai pada T-1 paling lambat Bulan Nopember 2012 untuk pelaksanaan bantuan di tahun 2013, dilakukan secara on-line, serta keseluruhan proses tersebut dibawah koordinasi Pemprov.
Agar pelaksanaan program tersebut dapat berjalan dengan baik, dirinya menambahkan, Pemda juga harus memiliki dan menjalankan grand strategy penuntasan RTLH dengan mengutamakan tuntas secara berjenjang. Pelaksanaannya dimulai dari yang terendah, yaitu dari tingkat desa/kelurahan kemudian kecamatan.
“Pemda juga harus mempertimbangkan kapasitas organisasi, tenaga pendamping, dan pasokan material bangunan. Dan yang paling penting adalah bagaimana Pemda bisa menggalang dana dari pihak ke tiga untuk membantu masyarakat miskin dan masyarakat berpenghasilan rendah agar mereka bisa memiliki rumah yang layak huni,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Timur, Gentur Prihantono menjelaskan, Pemprov Jawa Timur terus berupaya meningkatkan jumlah bantuan program renovasi rumah tidak layak huni untuk masyarakat.
Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah renovasi RTLH yang didanai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur selama periode 2009-2012 telah dilakukan terhadap 60.000 unit rumah.
Program tersebut, imbuhnya, dilaksanakan melalui kegiatan Bakti TNI Renovasi RTLH yang merupakan kerjasama Pemprov dengan Kodam V/ Brawijaya. “Sampai dengan tahun 2013 diharapkan bisa terealisasi sejumlah 100.000 unit rumah. Kami harap program ini bisa membantu masyarakat agar bisa tinggal di rumah yang lebih layak,” terangnya.
Meskipun demikian, upaya yang telah dilakukan Pemprov Jatim tersebut belum mampu menuntaskan RTLH di Provinsi Jawa Timur yang angkanya mencapai 324.000 unit rumah.
“Kami berharap dengan dukungan dan bantuan dari Kemenpera khususnya program BSPS jumlah RTLH yang dibantu akan semakin banyak,” harapnya.
(rna)
Lihat Juga :
