Upah naik, buruh diminta hentikan demonstrasi
Kamis, 06 Desember 2012 - 15:43 WIB
Upah naik, buruh diminta hentikan demonstrasi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah meminta serikat buruh agar tidak lagi melakukan demonstrasi mengingat upah buruh sudah mengalami kenaikan yang signifikan.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen untuk menghapus rezim upah buruh murah di tanah air. Bahkan sejak 15 tahun tidak ada perubahan atas kesejahteraan buruh namun tahun ini Peraturan Menakertrans No 13/2012 sudah menyetujui perubahan Komponen Hidup Layak (KHL) dari 40 item menjadi 60 item.
Dalam permenakertrans tersebut kementerian juga menetapkan bagi provinsi yang belum meresmikan upah maka harus memperhatikan produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha marginal.
Muhaimin menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dibawah tanggung jawab langsung Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan terus mencari solusi kenaikan upah setiap tahunnya yang signifikan.
“Pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak lagi mengusung upah murah untuk tingkatkan daya saing usaha. Namun kami akan mensejahterakan buruh untuk kemajuan dunia usaha,” katanya pada Nakertrans Expo 2012 di gedung Kemenakertrans, Kamis (6/12/2012).
Oleh karena itu, jelasnya, karena pemerintah sudah berkomitmen mensejahterakan buruh dan pengusaha juga sudah mengikuti peraturan yang ada maka pemerintah meminta buruh yang tergabung dalam serikat buruh harus menghentikan demontrasi.
Meskipun pemerintah menghargai kebebasan berdemokrasi dalam wujud unjuk rasa namun buruh harus melihat bahwa masalah upah sudah diselesaikan. Pasalnya, jika buruh terus saja berdemo maka yang akan merugi ialah buruh yang belum bekerja dan juga investor yang akan ketakutan menanamkan investasinya di Indonesia. “Demo boleh saja. Tapi kalau setiap hari demo kapan kerjanya,” sindir Muhaimin.
Menakertrans meminta, jika memang para buruh masih menemukan kendala maka solusinya bukan demonstrasi namun melalui dialog yang demokratis dengan pengusaha dan pemerintah.
Situasi hubungan kerja yang kondusif juga harus dikembangkan karena saat ini angka pengangguran terbuka masih di angka 7,4 juta orang. Di sisi lain, kapasitas kompetensi tenaga kerja juga harus dikejar mengingat persaingan kompetensi nasional dan internasional sudah semakiin tinggi.
Dalam acara tersebut, menteri juga menyerahkan penghargaan kepada dua fotografer harian Seputar Indonesia yakni Hasiholan Siahaan dengan judul Bekerja Keras yang meraih juara pertama dan Astra Bonardo dengan judul foto Pekerja Properti yang meraih juara ketiga.
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning yang hadir dalam acara tersebut berharap, acara semacam ini akan berlangsung rutin setiap tahunnya.
“Semua stakeholder baik dari pemerintah, pekerja dan pengusaha sudah semestinya bermitra untuk memajukan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Namun jangan jadikan acara ini sebagai formalitas saja namun harus ada keberlanjutan mulai dari pembuatan peraturan perundangan yang konsisten dengan realisasi di lapangan,” terangnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah sudah berkomitmen untuk menghapus rezim upah buruh murah di tanah air. Bahkan sejak 15 tahun tidak ada perubahan atas kesejahteraan buruh namun tahun ini Peraturan Menakertrans No 13/2012 sudah menyetujui perubahan Komponen Hidup Layak (KHL) dari 40 item menjadi 60 item.
Dalam permenakertrans tersebut kementerian juga menetapkan bagi provinsi yang belum meresmikan upah maka harus memperhatikan produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha marginal.
Muhaimin menambahkan, pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dibawah tanggung jawab langsung Menko Perekonomian Hatta Rajasa akan terus mencari solusi kenaikan upah setiap tahunnya yang signifikan.
“Pemerintah sudah berkomitmen untuk tidak lagi mengusung upah murah untuk tingkatkan daya saing usaha. Namun kami akan mensejahterakan buruh untuk kemajuan dunia usaha,” katanya pada Nakertrans Expo 2012 di gedung Kemenakertrans, Kamis (6/12/2012).
Oleh karena itu, jelasnya, karena pemerintah sudah berkomitmen mensejahterakan buruh dan pengusaha juga sudah mengikuti peraturan yang ada maka pemerintah meminta buruh yang tergabung dalam serikat buruh harus menghentikan demontrasi.
Meskipun pemerintah menghargai kebebasan berdemokrasi dalam wujud unjuk rasa namun buruh harus melihat bahwa masalah upah sudah diselesaikan. Pasalnya, jika buruh terus saja berdemo maka yang akan merugi ialah buruh yang belum bekerja dan juga investor yang akan ketakutan menanamkan investasinya di Indonesia. “Demo boleh saja. Tapi kalau setiap hari demo kapan kerjanya,” sindir Muhaimin.
Menakertrans meminta, jika memang para buruh masih menemukan kendala maka solusinya bukan demonstrasi namun melalui dialog yang demokratis dengan pengusaha dan pemerintah.
Situasi hubungan kerja yang kondusif juga harus dikembangkan karena saat ini angka pengangguran terbuka masih di angka 7,4 juta orang. Di sisi lain, kapasitas kompetensi tenaga kerja juga harus dikejar mengingat persaingan kompetensi nasional dan internasional sudah semakiin tinggi.
Dalam acara tersebut, menteri juga menyerahkan penghargaan kepada dua fotografer harian Seputar Indonesia yakni Hasiholan Siahaan dengan judul Bekerja Keras yang meraih juara pertama dan Astra Bonardo dengan judul foto Pekerja Properti yang meraih juara ketiga.
Ketua Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning yang hadir dalam acara tersebut berharap, acara semacam ini akan berlangsung rutin setiap tahunnya.
“Semua stakeholder baik dari pemerintah, pekerja dan pengusaha sudah semestinya bermitra untuk memajukan ketenagakerjaan dan transmigrasi. Namun jangan jadikan acara ini sebagai formalitas saja namun harus ada keberlanjutan mulai dari pembuatan peraturan perundangan yang konsisten dengan realisasi di lapangan,” terangnya.
(gpr)
Lihat Juga :
