Kenaikan harga elpiji 12 Kg akan terganjal Pemilu 2014
Kamis, 13 Desember 2012 - 18:48 WIB
Kenaikan harga elpiji 12 Kg akan terganjal Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat energi Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto memperkirakan, rencana kenaikan harga elpiji 12 kg akan terganjal oleh agenda politik menjelang Pemilu 2014.
Menurut dia, SBY tak akan berani membuat kebijakan yang tidak populis seperti itu karena takut partainya kehilangan suara dalam Pemilu 2014.
"Menurut saya nggak akan dapat tempat itu. Maksud saya, konstelasi politiknya tidak memungkinkan," jelas Pri Agung Rakhmanto di Hotel Century, Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Pri Agung menambahkan, wajar bila Pertamina menginginkan kenaikkan harga elpiji 12 kg. Alasannya sederhana, Pertamina sebagai sebuah perusahaan tentu takut merugi. Namun, pertimbangan ekonomis Pertamina harus berhadapan dengan pertimbangan politik pemerintah.
"Kalau dari sudut pandang korporat, wajar Pertamina meminta seperti itu. Tapi kayaknya nggak jalan itu," sambungnya.
Agar Pertamina tidak merugi bila kenaikan harga elpiji 12 kg tidak disetujui, Pri Agung menyarankan agar pemerintah mengurangi penerimaan negara dari deviden Pertamina. "Kalau nggak jadi naik, devidennya Pertamina saja dikurangi," tutup dia.
Menurut dia, SBY tak akan berani membuat kebijakan yang tidak populis seperti itu karena takut partainya kehilangan suara dalam Pemilu 2014.
"Menurut saya nggak akan dapat tempat itu. Maksud saya, konstelasi politiknya tidak memungkinkan," jelas Pri Agung Rakhmanto di Hotel Century, Jakarta, Kamis (13/12/2012).
Pri Agung menambahkan, wajar bila Pertamina menginginkan kenaikkan harga elpiji 12 kg. Alasannya sederhana, Pertamina sebagai sebuah perusahaan tentu takut merugi. Namun, pertimbangan ekonomis Pertamina harus berhadapan dengan pertimbangan politik pemerintah.
"Kalau dari sudut pandang korporat, wajar Pertamina meminta seperti itu. Tapi kayaknya nggak jalan itu," sambungnya.
Agar Pertamina tidak merugi bila kenaikan harga elpiji 12 kg tidak disetujui, Pri Agung menyarankan agar pemerintah mengurangi penerimaan negara dari deviden Pertamina. "Kalau nggak jadi naik, devidennya Pertamina saja dikurangi," tutup dia.
(gpr)
Lihat Juga :
