Bebaskan lahan tol, PU kirim staf ahli menteri
Rabu, 19 Desember 2012 - 17:41 WIB
Bebaskan lahan tol, PU kirim staf ahli menteri
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, pemerintah akan segera mempercepat proses pembebasan lahan untuk proyek jalan tol Cikampek-Palimanan dengan mengutus staf ahli menteri. Sampai saat ini, lahan yang telah dibebaskan untuk proyek tol sepanjang 116 kilometer (km) ini mencapai 98 persen.
“Saya telah mengirimkan staf ahli menteri untuk membantu penyelesain masalah tol ini,” kata Djoko seusai pengukuhan pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung Kementerian PU di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Belum tuntasnya pembebasan lahan yang tinggal sedikit ini, kata dia, menyebabkan pembiayaan dari perbankan tidak bisa cair. Perbankan masih menunggu kepastian proyek ini untuk dapat dibangun, dengan tanah yang telah seluruhnya dibebaskan. “Kalau tidak, mereka belum bisa cairkan,” ucap dia.
Menurut Djoko, permasalahan tanah di Cikampek-Palimanan sebenarnya tinggal menyelesaikan administrasi soal surat persetujuan dari Bupati Majalengka untuk urusan tanah dengan PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan untuk masalah surat dari bupati Majalengka, dia meminta agar perusahaan segera memintanya ke Bupati.
Dia berharap, proses ini dapat segera selesai, sehingga pinjaman pembiayaan bisa dicairkan oleh perbankan. Dengan begitu, proses konstruksi bisa dimulai pada tahun depan, meski saat ini sudah dimulai proses land clearing.
“Tapi itu juga belum serius. Kalau pinjamannya sudah cair, saya yakin pengerjaannya akan dikebut,” tuturnya.
“Saya telah mengirimkan staf ahli menteri untuk membantu penyelesain masalah tol ini,” kata Djoko seusai pengukuhan pengurus Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) di Gedung Kementerian PU di Jakarta, Rabu (19/12/2012).
Belum tuntasnya pembebasan lahan yang tinggal sedikit ini, kata dia, menyebabkan pembiayaan dari perbankan tidak bisa cair. Perbankan masih menunggu kepastian proyek ini untuk dapat dibangun, dengan tanah yang telah seluruhnya dibebaskan. “Kalau tidak, mereka belum bisa cairkan,” ucap dia.
Menurut Djoko, permasalahan tanah di Cikampek-Palimanan sebenarnya tinggal menyelesaikan administrasi soal surat persetujuan dari Bupati Majalengka untuk urusan tanah dengan PT Kereta Api Indonesia. Sedangkan untuk masalah surat dari bupati Majalengka, dia meminta agar perusahaan segera memintanya ke Bupati.
Dia berharap, proses ini dapat segera selesai, sehingga pinjaman pembiayaan bisa dicairkan oleh perbankan. Dengan begitu, proses konstruksi bisa dimulai pada tahun depan, meski saat ini sudah dimulai proses land clearing.
“Tapi itu juga belum serius. Kalau pinjamannya sudah cair, saya yakin pengerjaannya akan dikebut,” tuturnya.
(rna)
Lihat Juga :
