Pengamat: Intervensi SK Migas ke Exxon biasa saja
Sabtu, 05 Januari 2013 - 11:15 WIB
Pengamat: Intervensi SK Migas ke Exxon biasa saja
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Direktur Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai, intervensi Satuan Kerja Sementara Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (SK Migas) terhadap pemilihan Presiden Direktur Exxon Mobile Indonesia bukanlah sebuah tindakan luar biasa yang patut diacungi jempol.
"Kebetulan terjadi di akhir tahun, masa kerjanya (Presdir Exxon) sudah selesai. Ini hal yang biasa saja sebenarnya," tutur Komaidi Notonegoro kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Dia menduga, berakhirnya masa kerja Presdir Exxon ini dijadikan momentum oleh SK Migas untuk menciptakan kesan bahwa SK Migas nasionalis, tidak pro asing. "Bisa saja ada motif kesana supaya terlihat nasionalis. Kalau itu dimanfaatkan bisa saja," ucapnya.
Seperti diketahui, SK Migas mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia mencopot Presiden Direktur Exxon Mobile Richard Owen dari jabatannya karena masalah penjualan aset Blok B Arun.
"Iya itu diganti, ada kaitannya dengan rilisnya arun enggak jadi. Kemarin kan Exxon bilang mau menjual aset Arun Blok B, tetapi setelah banyak perusahaan domestik nasional yang mau, dibatalin lepas asetnya," terang Kepala Divisi Humas SK Migas Hadi Prasetyo baru-baru ini.
"Kebetulan terjadi di akhir tahun, masa kerjanya (Presdir Exxon) sudah selesai. Ini hal yang biasa saja sebenarnya," tutur Komaidi Notonegoro kepada Sindonews di Jakarta, Sabtu (5/1/2013).
Dia menduga, berakhirnya masa kerja Presdir Exxon ini dijadikan momentum oleh SK Migas untuk menciptakan kesan bahwa SK Migas nasionalis, tidak pro asing. "Bisa saja ada motif kesana supaya terlihat nasionalis. Kalau itu dimanfaatkan bisa saja," ucapnya.
Seperti diketahui, SK Migas mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia mencopot Presiden Direktur Exxon Mobile Richard Owen dari jabatannya karena masalah penjualan aset Blok B Arun.
"Iya itu diganti, ada kaitannya dengan rilisnya arun enggak jadi. Kemarin kan Exxon bilang mau menjual aset Arun Blok B, tetapi setelah banyak perusahaan domestik nasional yang mau, dibatalin lepas asetnya," terang Kepala Divisi Humas SK Migas Hadi Prasetyo baru-baru ini.
(gpr)
Lihat Juga :
