Kebijakan ekonomi koperasi belum maksimal

Sindonews.com - Upaya pemerintah menjadikan koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional dinilai belum maksimal. Sejumlah kebijakan pemerintah, lebih mengedepankan kepentingan pemodal besar dan pengusaha individu.

"Sistem usaha bersama yang ditekankan koperasi belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah. Sejumlah kebijakan yang diterbitkan, masih mengutamakan pengusaha individu dan pemodal besar," kata Ketua Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Wan Ibrahim, Senin (11/2/2013).

Menurut dia, belum adanya keberpihakan pemerintah terhadap koperasi, menyebabkan unit usaha koperasi sulit berkembang. Dari puluhan ribu koperasi yang ada di Jabar, hanya beberapanya saja yang aktif menjalankan usahanya.

Keberpihakan pemerintah terhadap koperasi, kata Ibrahim, berbeda dengan negara tetangga Malaysia. Koperasi di Malaysia maju pesat. Ekspansi koperasi di negeri Jiran dinilai memberi efek positif kepada anggotanya, karena kesejahteraannya terangkat.

Ibrahim mengakui, selain tidak ada dukungan maksimal dari kebijakan pemerintah, persoalan lainnya yang menyebabkan koperasi di Jabar kurang berkembang. Anatara lain, kesulitan mengakses modal, pangsa pasar, serta sumberdaya manusia (SDM).