Hari ini, harga elpiji 12 kg belum naik
Hari ini, harga elpiji 12 kg belum naik
A
A
A
Sindonews.com - Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Ali Mundakir membenarkan kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) belum mulai berlaku pada 1 Maret 2013.
Sebelumnya, Pertamina menargetkan kenaikan elpiji 12 kg pada Maret 2013 dapat terlaksana. "1 Maret belum naik. Tapi Maret ini sudah pasti naik, tinggal tunggu SK (surat keputusan) dari Ibu Dirut (Direktur Utama PT Pertamina)," kata Ali, di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Kendati demikian, pihaknya tetap meyakini langkah perseroan untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg akan tetap diberlakukan pada bulan ini. Dia menegaskan, pihaknya tidak akan terganggu dengan isu-isu yang memungkinkan langkah tersebut dibatalkan.
"Kalau sama pemerintah, kita kan sifatnya koordinasi. Karena harga gas 12 Kg tidak diatur. Ya, pokoknya pasti Maret," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina menyatakan, kenaikan harga gas elpiji 12 kg tersebut tidak perlu menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu.
"Tidak perlu, ini kan bukan barang subsidi. Jadi, tidak perlu melalui persetujuan DPR," kata Ali Mundakir, belum lama ini.
Sebelumnya, Pertamina menargetkan kenaikan elpiji 12 kg pada Maret 2013 dapat terlaksana. "1 Maret belum naik. Tapi Maret ini sudah pasti naik, tinggal tunggu SK (surat keputusan) dari Ibu Dirut (Direktur Utama PT Pertamina)," kata Ali, di Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Jumat (1/3/2013).
Kendati demikian, pihaknya tetap meyakini langkah perseroan untuk menaikkan harga gas elpiji 12 kg akan tetap diberlakukan pada bulan ini. Dia menegaskan, pihaknya tidak akan terganggu dengan isu-isu yang memungkinkan langkah tersebut dibatalkan.
"Kalau sama pemerintah, kita kan sifatnya koordinasi. Karena harga gas 12 Kg tidak diatur. Ya, pokoknya pasti Maret," ujar dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pertamina menyatakan, kenaikan harga gas elpiji 12 kg tersebut tidak perlu menunggu persetujuan DPR terlebih dahulu.
"Tidak perlu, ini kan bukan barang subsidi. Jadi, tidak perlu melalui persetujuan DPR," kata Ali Mundakir, belum lama ini.
(izz)
Explore More