DPR minta bersifat jangka panjang
Senin, 18 Maret 2013 - 16:58 WIB
DPR minta bersifat jangka panjang
A
A
A
Sindonews.com - Anggota Komisi VII DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan, pemerintah harus segera menentukan apakah ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi atau tetap menggunakan skema pembatasan untuk menekan konsumsi masyarakat. Jika ingin membatasi BBM subsdi, maka harus disesuaikan dengan kondisi saat ini dan bersifat jangka panjang.
Pemerintah, lanjut dia, tidak bisa membiarkan kedua solusi ini menjadi samar. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diselamatkan. “Jadi solusinya sebenarnya sudah jelas. Tapi kalau nanti kebijakannya plin-plan, ya mau naikkan harga terus bilang mau pembatasan pula, ini malah pemborosan APBN tak karuan,” katanya di Jakarta, Senin (18/3/2013).
Kendati demikian, jika pemerintah ingin adanya kenaikan BBM, maka pemerintah harus mengkaji kembali siapa yang pantas menerima subsidi. Pasalnya, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.
“Kalau seluruhnya, maka jelas kenaikan harga harus dilakukan dengan resiko masyarakat miskin terkena dampak kenaikan harga karena adanya inflasi 1 persen,” kata dia. Namun, bila hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja, pemerintah wajib menerapkan distribusi tertutup untuk BBM bersubsidi.
Bobby juga menilai kajian pembatasan BBM maupun skenario kenaikan harga harus dilakukan secara akademis dengan melihat realita yang terjadi di negara ini. “Sehingga kebijakan yang diambil nanti tak reaksional dan hanya menjadi respon jangka pendek semata,” tutur dia.
Pemerintah, lanjut dia, tidak bisa membiarkan kedua solusi ini menjadi samar. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus diselamatkan. “Jadi solusinya sebenarnya sudah jelas. Tapi kalau nanti kebijakannya plin-plan, ya mau naikkan harga terus bilang mau pembatasan pula, ini malah pemborosan APBN tak karuan,” katanya di Jakarta, Senin (18/3/2013).
Kendati demikian, jika pemerintah ingin adanya kenaikan BBM, maka pemerintah harus mengkaji kembali siapa yang pantas menerima subsidi. Pasalnya, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 15 tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu.
“Kalau seluruhnya, maka jelas kenaikan harga harus dilakukan dengan resiko masyarakat miskin terkena dampak kenaikan harga karena adanya inflasi 1 persen,” kata dia. Namun, bila hanya terbatas untuk kalangan tertentu saja, pemerintah wajib menerapkan distribusi tertutup untuk BBM bersubsidi.
Bobby juga menilai kajian pembatasan BBM maupun skenario kenaikan harga harus dilakukan secara akademis dengan melihat realita yang terjadi di negara ini. “Sehingga kebijakan yang diambil nanti tak reaksional dan hanya menjadi respon jangka pendek semata,” tutur dia.
(rna)
Lihat Juga :
