Kendalikan BBM, pemerintah terus kaji semua opsi
Jum'at, 29 Maret 2013 - 13:17 WIB
Kendalikan BBM, pemerintah terus kaji semua opsi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa memaparkan, terkait dengan pengendalian subsidi BBM, semua opsi termasuk yang disampaikan sejumlah kelompok masyarakat kepada pemerintah telah dibahas.
“Opsi-opsi ini kita kaji, opsi menaikkan kita kaji, opsi adanya RON 90 kita kaji. Tapi satu hal yang bukan menjadi opsi lagi, yaitu ini harus dikendalikan melalui sistem Information Technology (IT), itu suatu keharusan. Karena kalau tidak, tidak mungkin efektif kita melakukan pengendalian penyelundupan, penyalahgunaan volume-volume yang semuanya sering sekali disalahgunakan,” kata Hatta seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (29/3/2013).
Dari keseluruhan opsi itu, menurut Hatta yang harus diambil, yang pertama adalah yang secara sosial ekonomi harus yang terbaik, tidak memberikan dampak yang luas, distorsi yang besar tapi juga kita bisa tetap menjaga inflasi terkendali. Dan yang paling penting lagi adalah semuanya itu tidak menimbulkan dampak kepada kemiskinan yang berlebihan.
“Jadi opsi-opsi itu harus kita kaji. Bapak Presiden sudah memerintahkan bahwa kita harus dalami lagi ini, dalam satu minggu ini untuk kita laporkan. Jadi jangan dispekulasikan bahwa sudah mengambil keputusan ini, tidak. Semua opsi harus dikaji, jadi jangan menutup opsi apapun yang ada untuk kita kembangkan kemudian kita hitung plus minusnya bagi perekonomian dan rakyat Indonesia,” tegas Hatta.
Hatta mengemukakan, pada 2012 lalu Indonesia memproduksi 1,1 juta mobil yang mayoritas menggunakan BBM bersubsidi ditambah dengan 9 juta kendaraan bermotor roda dua yang kesemuanya hampir dipastikan juga menggunakan BBM bersubsidi.
Oleh sebab itu, maka apabila tidak ada satu respon terhadap kecenderungan meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi ini, dan semakin meningkatnya diparitas antara harga PSO dan harga keekonomiannya, maka diperkirakan laju penggunaan kuota BBM selalu akan melampaui daripada yang ditetapkan.
“Oleh sebab itu maka kita bertekad untuk mengendalikan itu, dan juga mengurangi beban-beban subsidi yang kesemuanya apabila kita bisa lakukan itu semuanya kita alirkan untuk program utamanya adalah mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
“Opsi-opsi ini kita kaji, opsi menaikkan kita kaji, opsi adanya RON 90 kita kaji. Tapi satu hal yang bukan menjadi opsi lagi, yaitu ini harus dikendalikan melalui sistem Information Technology (IT), itu suatu keharusan. Karena kalau tidak, tidak mungkin efektif kita melakukan pengendalian penyelundupan, penyalahgunaan volume-volume yang semuanya sering sekali disalahgunakan,” kata Hatta seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Jumat (29/3/2013).
Dari keseluruhan opsi itu, menurut Hatta yang harus diambil, yang pertama adalah yang secara sosial ekonomi harus yang terbaik, tidak memberikan dampak yang luas, distorsi yang besar tapi juga kita bisa tetap menjaga inflasi terkendali. Dan yang paling penting lagi adalah semuanya itu tidak menimbulkan dampak kepada kemiskinan yang berlebihan.
“Jadi opsi-opsi itu harus kita kaji. Bapak Presiden sudah memerintahkan bahwa kita harus dalami lagi ini, dalam satu minggu ini untuk kita laporkan. Jadi jangan dispekulasikan bahwa sudah mengambil keputusan ini, tidak. Semua opsi harus dikaji, jadi jangan menutup opsi apapun yang ada untuk kita kembangkan kemudian kita hitung plus minusnya bagi perekonomian dan rakyat Indonesia,” tegas Hatta.
Hatta mengemukakan, pada 2012 lalu Indonesia memproduksi 1,1 juta mobil yang mayoritas menggunakan BBM bersubsidi ditambah dengan 9 juta kendaraan bermotor roda dua yang kesemuanya hampir dipastikan juga menggunakan BBM bersubsidi.
Oleh sebab itu, maka apabila tidak ada satu respon terhadap kecenderungan meningkatnya penggunaan BBM bersubsidi ini, dan semakin meningkatnya diparitas antara harga PSO dan harga keekonomiannya, maka diperkirakan laju penggunaan kuota BBM selalu akan melampaui daripada yang ditetapkan.
“Oleh sebab itu maka kita bertekad untuk mengendalikan itu, dan juga mengurangi beban-beban subsidi yang kesemuanya apabila kita bisa lakukan itu semuanya kita alirkan untuk program utamanya adalah mempercepat pengurangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
(gpr)
Lihat Juga :
