Pakai data E-KTP, BPJS dijamin bebas penipuan
Senin, 15 April 2013 - 15:52 WIB
Pakai data E-KTP, BPJS dijamin bebas penipuan
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjamin tidak akan ada KTP palsu ataupun KTP ganda yang nanti akan dimanfaatkan sebagai data awal pelayanan Askes dan Jamsostek dalam transformasinya menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) per 1 Januari 2014.
"Akurasi data kita diakui, tidak akan ada KTP ganda dan palsu," tegas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (15/4/2013).
Dia berharap dengan adanya data dari Kemendagri ini akan mempermudah Jamsostek dan Askes memberikan pelayanan. Menurut Irman, database milik Kemendagri sangat valid dan jauh dari penipuan. Sistem e-KTP telah menggunakan sensor mata maupun sidik jari yang jauh dari penipuan maupun terorisme. "Kalau ada yang ngaku KTP-nya hilang bisa cek sidik jari dan sensor mata," ucapnya.
Kerja sama dengan Askes dan Jamsostek itu merupakan pemanfaatan pusat data ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini adalah pertama kalinya semenjak dibentuknya e-KTP.
"Ini obat jerih payah kami, lelah kerja kami selama ini jadi hilang karena ada pemanfaatan. Karena tidak ada artinya kerja kami kalau tidak ada yang memanfaatkan," jelasnya.
Seblumnya, PT Askes (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam perjanjian pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan database kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Direktur Utama Askes, Fachmi Idris mengatakan, bentuk kerja sama ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Kemendagri maupun Askes dalam hal penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
"Hal ini juga telah sesuai dengan UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," kata Fachmi.
"Akurasi data kita diakui, tidak akan ada KTP ganda dan palsu," tegas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (15/4/2013).
Dia berharap dengan adanya data dari Kemendagri ini akan mempermudah Jamsostek dan Askes memberikan pelayanan. Menurut Irman, database milik Kemendagri sangat valid dan jauh dari penipuan. Sistem e-KTP telah menggunakan sensor mata maupun sidik jari yang jauh dari penipuan maupun terorisme. "Kalau ada yang ngaku KTP-nya hilang bisa cek sidik jari dan sensor mata," ucapnya.
Kerja sama dengan Askes dan Jamsostek itu merupakan pemanfaatan pusat data ataupun Nomor Induk Kependudukan (NIK) ini adalah pertama kalinya semenjak dibentuknya e-KTP.
"Ini obat jerih payah kami, lelah kerja kami selama ini jadi hilang karena ada pemanfaatan. Karena tidak ada artinya kerja kami kalau tidak ada yang memanfaatkan," jelasnya.
Seblumnya, PT Askes (Persero) menjalin kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam perjanjian pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan database kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Direktur Utama Askes, Fachmi Idris mengatakan, bentuk kerja sama ini bertujuan untuk mengefektifkan fungsi dan peran Kemendagri maupun Askes dalam hal penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia.
"Hal ini juga telah sesuai dengan UU Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)," kata Fachmi.
(gpr)
Lihat Juga :
