Sosialisasi pengendalian BBM hilangkan politisasi
Sosialisasi pengendalian BBM hilangkan politisasi
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengungkapkan, dengan adanya sosialisasi pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada para gubernur se-Indonesia diharapkan dapat menghilangkan politisasi kebijakan guna melindungi masyarakat kurang mampu sebagai akibat pengurangan subsidi.
Pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi untuk melindungi masyarakat kurang mampu dari kebijakan pengurangan subsidi. "Ini bagian dari pemerataan, tidak ada politik. Ini pemerataan pembangunan," jelas Jero di Kementerian Dalam Negeri, di jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Terkait opsi kebijakan pengendalian subsidi BBM yang akan diambil pemerintah, Jero menyampaikan pemerintah saat ini belum memutuskan langkah yang akan diambil untuk menghemat subsidi BBM.
"Yang pasti, kebijakan yang diambil pemerintah nantinya tidak membebani masyarakat kurang mampu, karena pemerintah tetap akan melindungi masyarakat yang terkena dampak kebijakan itu," tuturnya.
Rencana pembatasan BBM bersubsidi beberapa pekan terakhir menjadi wacana yang terus digodok pemerintah. Presiden bahkan menggelar rapat di akhir pekan bersama beberapa menteri untuk membahas hal ini.
Selain mendengar pemaparan sejumlah menteri mengenai latar belakang munculnya opsi kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, para gubernur juga menyampaikan gambaran di provinsi jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan.
Jero mengatakan, sosialisasi ini untuk menyamakan pemahaman mengenai pengurangan subsidi dan dapat menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat. "Ini perlu dilakukan, karena gubernur adalah kunci dari pelaksanaan kebijakan ini di daerah. Ini juga bagian dari pemerataan, jadi kita akan berikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah sedangkan yang kaya kita kurangi subsidinya," kata Jero.
Jero menambahkan, meskipun ada keputusan final, sosialisasi ini dilakukan agar ada kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam koordinasi ini, pemerintah pusat juga meminta bantuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan nanti.
Pemerintah berjanji akan memberikan kompensasi untuk melindungi masyarakat kurang mampu dari kebijakan pengurangan subsidi. "Ini bagian dari pemerataan, tidak ada politik. Ini pemerataan pembangunan," jelas Jero di Kementerian Dalam Negeri, di jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (16/4/2013).
Terkait opsi kebijakan pengendalian subsidi BBM yang akan diambil pemerintah, Jero menyampaikan pemerintah saat ini belum memutuskan langkah yang akan diambil untuk menghemat subsidi BBM.
"Yang pasti, kebijakan yang diambil pemerintah nantinya tidak membebani masyarakat kurang mampu, karena pemerintah tetap akan melindungi masyarakat yang terkena dampak kebijakan itu," tuturnya.
Rencana pembatasan BBM bersubsidi beberapa pekan terakhir menjadi wacana yang terus digodok pemerintah. Presiden bahkan menggelar rapat di akhir pekan bersama beberapa menteri untuk membahas hal ini.
Selain mendengar pemaparan sejumlah menteri mengenai latar belakang munculnya opsi kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, para gubernur juga menyampaikan gambaran di provinsi jika kebijakan pembatasan BBM bersubsidi diberlakukan.
Jero mengatakan, sosialisasi ini untuk menyamakan pemahaman mengenai pengurangan subsidi dan dapat menyampaikannya secara langsung kepada masyarakat. "Ini perlu dilakukan, karena gubernur adalah kunci dari pelaksanaan kebijakan ini di daerah. Ini juga bagian dari pemerataan, jadi kita akan berikan subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah sedangkan yang kaya kita kurangi subsidinya," kata Jero.
Jero menambahkan, meskipun ada keputusan final, sosialisasi ini dilakukan agar ada kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam koordinasi ini, pemerintah pusat juga meminta bantuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan nanti.
(gpr)
Explore More