Jika BBM naik, PDI-P pertanyakan alasan pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) premium untuk mobil pribadi menjadi Rp6.500 perliter. Rencana kenaikan tersebut diklaim tetap disubsidi oleh pemerintah.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan bidang politik dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani menyatakan, PDI Perjuangan akan mempertanyakan pemerintah, jika harga BBM jadi dinaikkan nantinya.
Sebab, kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini, persediaan APBN Indonesia masih mencukupi. Sehingga, pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM.
"Hari ini kan belum ada pembahasan kenaikan BBM yang diusulkan pemerintah. Diskusi-diskusi hari ini kan ada pro kontra sebagian mengatakan harus dinaikkan, sebagian mengatakan kenapa harus dinaikan. Persedian APBN masih mencukupi untuk tidak dinaikan BBM. Pada 2012 lalu PDIP jelas menolak kenaikan," ujar Puan di Ballroom Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Karena itu, pihaknya akan mempertanyakan alasan pemerintah jika harga BBM dinaikkan nanti. "Tahun 2013 kita lihat dulu, dasar apa yang akan dikatakan pemerintah," pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan bidang politik dan Hubungan Antar Lembaga, Puan Maharani menyatakan, PDI Perjuangan akan mempertanyakan pemerintah, jika harga BBM jadi dinaikkan nantinya.
Sebab, kata Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI ini, persediaan APBN Indonesia masih mencukupi. Sehingga, pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM.
"Hari ini kan belum ada pembahasan kenaikan BBM yang diusulkan pemerintah. Diskusi-diskusi hari ini kan ada pro kontra sebagian mengatakan harus dinaikkan, sebagian mengatakan kenapa harus dinaikan. Persedian APBN masih mencukupi untuk tidak dinaikan BBM. Pada 2012 lalu PDIP jelas menolak kenaikan," ujar Puan di Ballroom Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Kamis (18/4/2013).
Karena itu, pihaknya akan mempertanyakan alasan pemerintah jika harga BBM dinaikkan nanti. "Tahun 2013 kita lihat dulu, dasar apa yang akan dikatakan pemerintah," pungkasnya.
(gpr)