Dual price BBM dinilai hanya pencitraan pemerintah

Sindonews.com - Kebijakan pemerintah yang akan menerapkan dua harga (dual price) bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka pengendalian subsidi BBM dinilai hanya pencitraan.

“Lebih banyak pencitraan dengan menyatakan bahwa roda dua dan kendaraan umum tidak dinaikkan harga BBM-nya. Sayangnya, pencitraan itu malah menimbulkan kekacauan,” kritik Anggota Komisi VII DPR, Ismayatun ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (20/4/2013).

Lebih lanjut, Ismayatun menyatakan bahwa Fraksi PDIP akan mengawasi pelaksanaan kebijakan ini, agar bermanfaat bagi rakyat.

“(Kebijakan kenaikan harga BBM) itu memang kewenangan pemerintah sepenuhnya. Namun kami akan awasi pelaksanaannya, apakah bermanfaat untuk rakyat atau tidak,” ujarnya.

Hal ini karena Ismayatun tidak ingin kebijakan tersebut menimbulkan efek keresahan di kalangan masyarakat, yang akan memberi imbas kepada wakil rakyat di DPR.

“Kami tidak ingin kebijakan ini menimbulkan keresahan yang pada akhirnya imbasnya sampai kepada kami. Kami (PDIP) di parlemen sudah tegas menolak (rencana pengurangan subsidi BBM),” ujar Ismayatun.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo menyatakan bahwa persiapan untuk menerapkan kebijakan dual price BBM bersubsidi akan rampung akhir bulan ini. Pemerintah juga optimistis kebijakan yang akan mulai diterapkan pada Mei mendatang akan berjalan lancar.

Seperti diketahui, tiap SPBU akan menjual BBM bersubsidi dengan harga berbeda. Sementara untuk mobil pribadi akan ada SPBU khusus yang melayani dengan harga Rp6.500 per liter. Sedangkan untuk sepeda motor dan angkutan umum disediakan SPBU yang menjual BBM subsidi dengan harga Rp4.500 per liter.

Untuk wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi ada sekitar 750 SPBU, sekitar 55-60 persen akan menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp4.500 per liter. Sedangkan untuk daerah terpencil yang hanya memiliki satu SPBU, tercatat ada 34 SPBU, diantaranya berada di Papua dan Maluku.