Pemerintah luncurkan Kartu Perlindungan Sosial
Pemerintah luncurkan Kartu Perlindungan Sosial
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah meluncurkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk 15,5 juta penduduk miskin guna mendapat kompensasi dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM), seperti beras untuk masyarakat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan bahwa pendistribusian KPS akan dilakukan mulai 7-30 Juni 2013 oleh PT Pos Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan perbaruan satu komponen penting untuk menghindari kesalahan sasaran dalam pemberian kompensasi.
"Saat ini, kartu KPS masih untuk pengambilan raskin. Selanjutnya, akan digunakan untuk pembagian PKH, BSM dan BLSM," katanya saat ditemui di kantor Kemenko Kesra, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Agung mengatakan, KPS berlaku sampai dengan 2014. Menurt dia, hal ini merupakan langkah kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) atau sekitar 60 juta jiwa akan mendapatkan KPS.
KPS dilengkapi berkode khusus dan di belakang kartu menunjukan identitas lengkap beserta nama kepala keluarga, nama istri dan nama anggota keluarga lainya. Ini menunjukan KPS tidak bisa dipindah tangankan.
"Nanti setiap keluarga yang ingin mengambil jatah raskin harus menunjukan KTP asli sebagai bukti kedua," ujarnya.
Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri mengatakan bahwa peluncuran kartu ini dapat mengurangi ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi.
Menurutnya, semakin hari semakin jelas bahwa KPS diberhitungkan untuk masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan haknya. "Ini bukan karena pencitraan partai," tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kartu ini juga dapat dimanfaarkan untuk pembagian langsung, seperti BLSM dan BSM yang bisa langsung diterima.
Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono mengatakan bahwa pendistribusian KPS akan dilakukan mulai 7-30 Juni 2013 oleh PT Pos Indonesia. Menurutnya, hal ini merupakan perbaruan satu komponen penting untuk menghindari kesalahan sasaran dalam pemberian kompensasi.
"Saat ini, kartu KPS masih untuk pengambilan raskin. Selanjutnya, akan digunakan untuk pembagian PKH, BSM dan BLSM," katanya saat ditemui di kantor Kemenko Kesra, Jakarta, Jumat (7/6/2013).
Agung mengatakan, KPS berlaku sampai dengan 2014. Menurt dia, hal ini merupakan langkah kinerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin agar bantuan yang diberikan tepat sasaran.
Pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa sekitar 40 persen penduduk Indonesia berekonomi rendah. Sebanyak 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) atau sekitar 60 juta jiwa akan mendapatkan KPS.
KPS dilengkapi berkode khusus dan di belakang kartu menunjukan identitas lengkap beserta nama kepala keluarga, nama istri dan nama anggota keluarga lainya. Ini menunjukan KPS tidak bisa dipindah tangankan.
"Nanti setiap keluarga yang ingin mengambil jatah raskin harus menunjukan KTP asli sebagai bukti kedua," ujarnya.
Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri mengatakan bahwa peluncuran kartu ini dapat mengurangi ketidaktepatan sasaran yang selama ini terjadi.
Menurutnya, semakin hari semakin jelas bahwa KPS diberhitungkan untuk masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan haknya. "Ini bukan karena pencitraan partai," tandasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, kartu ini juga dapat dimanfaarkan untuk pembagian langsung, seperti BLSM dan BSM yang bisa langsung diterima.
(rna)
Explore More