Pemerintah pasrah BLSM dipangkas jadi 4 bulan

Sindonews.com - Menanggapi pengurangan waktu pemberian BLSM dari sebelumnya 5 bulan menjadi 4 bulan, Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyebut rencana pemerintah memberikan 5 bulan itu sebenarnya termasuk akibat Lebaran dan Puasa.

Tetapi apabila Bank Indonesia (BI) dapat menjaga inflasi selama 4 bulan bersama pemerintah, Chatib menyetujui hasil rapat Panja B DPR RI tersebut yang memangkas durasi pemberian kompensasi tersebut.

"Efek BBM ini secara empirik 4 bulan. Tapi kenapa 5 bulan? Karena jaga-jaga untuk Lebaran dan Puasa. Tapi misalnya BI sudah menjaga selama 4 bulan wajar," kata Chatib di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/6/2013).

Tetapi Chatib meminta agar pemberian BLSM ini jangan dikurangi dari 4 bulan. "Efek dari BBM ini empirically 4 bulan. Makanya jangan lebih rendah dari 4 bulan," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah dan DPR-RI mencapai kesepakatan terhadap alokasi anggaran untuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), yang menjadi bagian penting paket kompensasi dan perlindungan sosial untuk menolong kelompok masyarakat kurang mampu yang paling rentan terkena dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Ketua Banggar DPR Ahmadi Noor Supit mengatakan, Banggar DPR dalam rapatnya Kamis (13/6/2013) siang menyepakati alokasi anggaran BLSM sebesar Rp9,3 triliun atau lebih hemat Rp2,3 triliun dari anggaran sebelumnya yang dipatok Rp11,625 triliun.

Sementara, anggaran tambahan untuk raskin tetap Rp4,3 triliun, bantuan siswa miskin (BSM) sebesar Rp7,5 triliun, dan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp0,7 triliun.

“Penghematan ini dimungkinkan karena penyaluran BLSM sebesar Rp150.000 per bulan yang semula lima bulan dipotong menjadi empat bulan,” kata Ahmadi Noor Supit, kemarin.