Pemerintah akan evaluasi penyaluran BLSM 15 Juli
Jum'at, 12 Juli 2013 - 14:14 WIB
Pemerintah akan evaluasi penyaluran BLSM 15 Juli
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Sosial (Mensos), Salim Segaf Aljufri mengungkapkan, bahwa pemerintah segera mengevaluasi terkait dengan penyaluaran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).
Menurutnya, musyawarah desa atau kelurahan dapat dilakukan secara transparansi tanpa adanya interpensi dari pemerintah pusat. Peran kepala desa dalam bermusyawarah desa agar reture KPS dapat digantikan oleh yang berhak.
"Pada 15 Juli ini akan kita lakukan evaluasi di pusat. Nantinya akan dibuatkan formulir dan kartu baru. Setelah tanggal 15 Juli, baru akan terlihat jelas," ujarnya saat ditemui di Rakornas Pelaksanaan BLSM 2013 di Jakarta, Jumat (12/7/2013).
Anggota Dewan Syuro PKS ini meminta agar kepala daerah membenahi data yang tidak melakukan pemotongan untuk pengambilan BLSM. Hal ini tentunya berkaitan dengan tugas daerah dalam menentaskan kemiskinan.
Melalui dana sosial yang dimiliki setiap daerah, diharapkan penyerapan sesuai porsinya. Saat ini, lanjut dia, penyebaran BLSM sudah mencapai setegah dari target yang diharpkan, yaitu 54,04 persen atau sekitar 8,3 miliar setara dengan 13,5 KPS yang tersebar.
Mensos menjelaskan, pemberian BLSM bukanlah menyelesaikan suatu masalah kemiskinan. Namun, BLSM dan kompensasi lainya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
"Jangan melihat BLSM, penganggaran untuk infrastruktur seperi jalan dan jembatan desa yang membutuhkan Rp7,7 triliun yang akan membutuhkan 2,5 juta pekerja dan 33 juta masyarakat yang menerima manfaatnya," pungkas Salim.
Menurutnya, musyawarah desa atau kelurahan dapat dilakukan secara transparansi tanpa adanya interpensi dari pemerintah pusat. Peran kepala desa dalam bermusyawarah desa agar reture KPS dapat digantikan oleh yang berhak.
"Pada 15 Juli ini akan kita lakukan evaluasi di pusat. Nantinya akan dibuatkan formulir dan kartu baru. Setelah tanggal 15 Juli, baru akan terlihat jelas," ujarnya saat ditemui di Rakornas Pelaksanaan BLSM 2013 di Jakarta, Jumat (12/7/2013).
Anggota Dewan Syuro PKS ini meminta agar kepala daerah membenahi data yang tidak melakukan pemotongan untuk pengambilan BLSM. Hal ini tentunya berkaitan dengan tugas daerah dalam menentaskan kemiskinan.
Melalui dana sosial yang dimiliki setiap daerah, diharapkan penyerapan sesuai porsinya. Saat ini, lanjut dia, penyebaran BLSM sudah mencapai setegah dari target yang diharpkan, yaitu 54,04 persen atau sekitar 8,3 miliar setara dengan 13,5 KPS yang tersebar.
Mensos menjelaskan, pemberian BLSM bukanlah menyelesaikan suatu masalah kemiskinan. Namun, BLSM dan kompensasi lainya dapat memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
"Jangan melihat BLSM, penganggaran untuk infrastruktur seperi jalan dan jembatan desa yang membutuhkan Rp7,7 triliun yang akan membutuhkan 2,5 juta pekerja dan 33 juta masyarakat yang menerima manfaatnya," pungkas Salim.
(izz)
