Pengelolaan buruk, tengkulak kuasai rusunawa di Surabaya

Sindonews.com - Pemkot Surabaya harus lebih jeli dalam mengelola rumah susun sewa (rusunawa). Sebab, para tengkulak kini menguasai rusun yang tersebar di berbagai wilayah di Surabaya. Dugaan itu terkuak ketika salah satu penghuni rusun memiliki 10 kamar sekaligus dalam satu rusun.

Pemkot sendiri belum mengetahui secara pasti penggunaan rusunawa yang dikelola langsung Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB). Hasil reses Wakil Ketua Komisi C (bidang pembangunan) DPRD Surabaya Simon Lekatompessy menemukan adanya penghuni di salah satu rusunawa di Surabaya yang menguasai hingga sepuluh kamar, meskipun jatah dia sebenarnya hanya satu.

“Kaget ketika tahu kenyataan itu, masak ada penghuni sampai menguasai 10 kamar. Lha, kamar-kamar itu disewakan lagi kepada mereka yang membutuhkannya,” ujar Simon, Minggu (4/8/2013).

Menurut politisi Partai Damai Sejahtera (PDS) itu melanjutkan, rusun untuk orang Surabaya yang benar-benar tidak mampu membeli rumah dan warga miskin di kota Surabaya . Namun, kalau keberadaannya disalahgunakan untuk menguntungkan sejumlah oknum penghuni rusun sudah jelas merugikan banyak pihak, termasuk pemkot dan warga lain.

“Pemkot harus tegas dan jangan pura-pura tidak tahu tentang kondisi riil yang terjadi di lapangan seperti itu,” jelasnya.

Jika kondisi ini tidak bisa diketahui pemkot, lanjutnya, itu sama artinya pemkot ditipu oknum penghuni rusun yang nakal. Sehingga keberadaan rusunawa yang sudah dibangun sia-sia, apalagi tak bermanfaat bagi banyak warga miskin.

Ungkapan serupa disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat itu menemukan banyak kamar di sejumlah rusunawa milik pemkot dihuni warga yang tak berhak. Ini karena keluarga yang mestinya menempati rusunawa justru menyewakannya ke pihak lain. “Ini hasil laporan masyarakat yang datang ke Komisi D belakangan ini,” ungkapnya.

Menurutnya, ini sangat mempriahatinkan sekali. Bahkan, politisi PDIP ini mengaku geram setelah mengetahui ada unit rusunawa yang dikontrakan oleh mereka yang sebelumnya mendapat jatah. Praktik dikontrakannya unit rusun ini di antaranya terjadi di Rusun Tanah Merah Blok A. Selain itu, di rusun Randu dan Penjaringansari.

“Kami tahunya dari laporangan sejumlah keluarga miskin (gakin) di kawasan Randu. Dia datang ke Komisi D dengan membawa kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), SKTM (Surat Keterangan Tanda Miskin), KTP dan KK. Warga tersebut mengaku memerlukan rusun. Tapi sejak tiga tahun lalu tak kunjung mendapatkannya,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, belakangan dirinya kerapkali menerima keluhan warga akan sulitnya mendapatkan rusunawa. Padahal masih banyak warga kota yang jelas-jelas belum memiliki rumah atau tempat tinggal.

“Ini sudah keterlaluan. Kalau ada penghuni rusunawa yang berani mengontrakkan, berarti dia kan juga sudah punya tempat tinggal lain. Kalau belum punya, pastinya tidak mungkin dikontrakan,” sambungnya bernada kesal.

Baktiono juga menjelaskan, ada 3.000 warga yang antre untuk bisa menempati rusunawa di Surabaya. Namun, faktanya ada pihak yang justru mengontrakan. “Ini namanya semaunya sendiri. Sebab, di Rusun Tanah Merah, di lantai empat Blok A itu nyata-nyata ada yang dikontrakan. Padahal yang masuk daftar tunggut banyak,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan (DPTB) Pemkot Surabaya Djumadji mengatakan, dirinya belum tahu soal itu. Bahkan, dirinya yakin tidak ada praktik sewa-menyewa kamar di rusunawa milik pemkot. “Saya tidak yakin ada itu, tapi saya akan mengeceknya dulu,” ujarnya.