ReforMiner: Kenaikan TTL tahun depan harus transparan
Jum'at, 13 September 2013 - 16:10 WIB
ReforMiner: Kenaikan TTL tahun depan harus transparan
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Direktur ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai, rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) tahun depan secara fluktuasi bagi keempat golongan pelanggan tertentu tidak tepat jika diterapkan karena mekanisme tersebut termasuk pada mekanisme pasar.
Di samping itu, pemerintah juga masih menerapkan tarif listrik bersubsidi yang justru menyulitkan dari sisi anggaran.
"TTL berfluktuasi baru bisa diterapkan jika tidak ada lagi tarif yang disubsidi karena menggunakan mekanisme pasar. Transparansi juga harus jelas. Bagaimana dengan penghitungannya dan apa dasarnya saat tarif tersebut berubah," kata dia.
Lebih lanjut Komaidi menuturkan, perubahan TTL tidak hanya bisa didasarkan pada perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) maupun nilai tukar mata uang (kurs) karena masih banyak variabel lainnya yang mempengaruhi naik atau turunnya biaya pokok penyediaan listrik yang berpengaruh terhadap besaran subsidi listrik.
TTL, kata dia, berhubungan dengan berbagai variabel lainnya, seperti harga energi primer, efisiensi teknis pembangkit, susut jaringan, biaya distribusi ke pembangkit listrik yang berada di area pedalaman, dan lainnya.
"Begitu terkait transparansi, pemerintah maupun PLN harus memaparkan terlebih dahulu perkiraan perubahan tarif dari perkiraan sejumlah asumsi tersebut. Ini bisa menjadi patokan oleh publik, sehingga bisa memperkirakan tarif ideal jika ada perubahan," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membandingkan tarif listrik keekonomian dibanding negara lain, sehingga bisa mengukur tarif ideal keekonomian di negeri ini.
"Masyarakat bisa saja timbul kekhawatiran bahwa tarif yang diubah tersebut sudah di atas tarif keekonomian, sehingga bisa saja dicurigai PLN mengambil keuntungan tertentu," tutur dia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN akan segera membahas mekanisme rencana penerapan kenaikan TTL tahun depan. "Nanti mekanismenya kita bahas bersama PLN seperti apa. Baru bisa tahu naik apa tidaknya," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.
Di samping itu, pemerintah juga masih menerapkan tarif listrik bersubsidi yang justru menyulitkan dari sisi anggaran.
"TTL berfluktuasi baru bisa diterapkan jika tidak ada lagi tarif yang disubsidi karena menggunakan mekanisme pasar. Transparansi juga harus jelas. Bagaimana dengan penghitungannya dan apa dasarnya saat tarif tersebut berubah," kata dia.
Lebih lanjut Komaidi menuturkan, perubahan TTL tidak hanya bisa didasarkan pada perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) maupun nilai tukar mata uang (kurs) karena masih banyak variabel lainnya yang mempengaruhi naik atau turunnya biaya pokok penyediaan listrik yang berpengaruh terhadap besaran subsidi listrik.
TTL, kata dia, berhubungan dengan berbagai variabel lainnya, seperti harga energi primer, efisiensi teknis pembangkit, susut jaringan, biaya distribusi ke pembangkit listrik yang berada di area pedalaman, dan lainnya.
"Begitu terkait transparansi, pemerintah maupun PLN harus memaparkan terlebih dahulu perkiraan perubahan tarif dari perkiraan sejumlah asumsi tersebut. Ini bisa menjadi patokan oleh publik, sehingga bisa memperkirakan tarif ideal jika ada perubahan," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk membandingkan tarif listrik keekonomian dibanding negara lain, sehingga bisa mengukur tarif ideal keekonomian di negeri ini.
"Masyarakat bisa saja timbul kekhawatiran bahwa tarif yang diubah tersebut sudah di atas tarif keekonomian, sehingga bisa saja dicurigai PLN mengambil keuntungan tertentu," tutur dia.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN akan segera membahas mekanisme rencana penerapan kenaikan TTL tahun depan. "Nanti mekanismenya kita bahas bersama PLN seperti apa. Baru bisa tahu naik apa tidaknya," kata Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.
(rna)
Lihat Juga :
