Pemerintah godok aturan penggunaan RFID untuk LCGC
Selasa, 24 September 2013 - 14:56 WIB
Pemerintah godok aturan penggunaan RFID untuk LCGC
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sedang menggodok peraturan penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) untuk membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dikonsumsi Low Cost Green Car (LCGC).
Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat mengaku sedang membahas peraturan agar mobil LCGC menggunakan RFID ini bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kami sudah konsultasi dengan Kementerian ESDM, mereka sedang merumuskan. Pokoknya (LCGC) tidak menggunakan (BBM) subsidi," ujar Hidayat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Selain itu, Hidayat mengaku telah membahas hal ini dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengenai pengawasan dan sanksi apabila LCGC menggunakan BBM bersubsidi.
"Ini juga sedang kami bicarakan terutama dengan Menko (Perekonomian), bagaimana kemudian pengawasan intensif dan juga memberikan sanksinya," jelas dia.
Sementara, Hidayat masih belum mau menjelaskan bagaimana mekanisme RFID, pengawasan dan sanksi bagi LCGC tersebut. "Sampai dengan kita berikan rumusannya kita jangan berdebat dulu. Tapi persetujuan kita melakukan (kebijakan tersebut) agar tidak menambah konsumsi BBM bersubsidi itu hal yang prinsip," pungkas Hidayat.
Menteri Perindustrian (Menperin), MS Hidayat mengaku sedang membahas peraturan agar mobil LCGC menggunakan RFID ini bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
"Kami sudah konsultasi dengan Kementerian ESDM, mereka sedang merumuskan. Pokoknya (LCGC) tidak menggunakan (BBM) subsidi," ujar Hidayat di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (24/9/2013).
Selain itu, Hidayat mengaku telah membahas hal ini dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengenai pengawasan dan sanksi apabila LCGC menggunakan BBM bersubsidi.
"Ini juga sedang kami bicarakan terutama dengan Menko (Perekonomian), bagaimana kemudian pengawasan intensif dan juga memberikan sanksinya," jelas dia.
Sementara, Hidayat masih belum mau menjelaskan bagaimana mekanisme RFID, pengawasan dan sanksi bagi LCGC tersebut. "Sampai dengan kita berikan rumusannya kita jangan berdebat dulu. Tapi persetujuan kita melakukan (kebijakan tersebut) agar tidak menambah konsumsi BBM bersubsidi itu hal yang prinsip," pungkas Hidayat.
(izz)
