SBY anggap kebijakan LCGC salah kaprah
Jum'at, 15 November 2013 - 11:22 WIB
SBY anggap kebijakan LCGC salah kaprah
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai kebijakan mobil murah atau low cost green car (LCGC) yang ditetapkan melalui PP No.41 tahun 2013 telah mengalami pembiasan.
Presiden menegaskan, kebijakan mobil murah untuk diterapkan bagi angkutan pedesaan yang ramah lingkungan. Bukan untuk kepentingan perusahaan-perusahan otomotif yang akan berlomba-lomba memenuhi kebutuhan mobil pribadi.
"Apa yang selama ini saya ikuti rupanya sudah banyak bias dan sebutlah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan di waktu lalu," kata SBY dikutip dari situs Setkab, Jumat (15/11/2013).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 dan Permen No.33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi, dan harga terjangkau.
Kebijakan mobil murah yang dimaksud, SBY menambahkan, adalah untuk memikirkan angkutan di pedesaan yang diharapkan ramah lingkungan dan akan membawa kebaikan. "Bukan mobil-mobil kebutuhan pribadi," tegas SBY.
SBY meminta penjelasannya ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang pernah mempertanyakan kebijakan mobil murah.
Presiden menegaskan, kebijakan mobil murah untuk diterapkan bagi angkutan pedesaan yang ramah lingkungan. Bukan untuk kepentingan perusahaan-perusahan otomotif yang akan berlomba-lomba memenuhi kebutuhan mobil pribadi.
"Apa yang selama ini saya ikuti rupanya sudah banyak bias dan sebutlah distorsi dari apa yang pernah saya sampaikan di waktu lalu," kata SBY dikutip dari situs Setkab, Jumat (15/11/2013).
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 dan Permen No.33/M-IND/PER/7/2013 tentang pengembangan produksi kendaraan bermotor roda empat yang hemat energi, dan harga terjangkau.
Kebijakan mobil murah yang dimaksud, SBY menambahkan, adalah untuk memikirkan angkutan di pedesaan yang diharapkan ramah lingkungan dan akan membawa kebaikan. "Bukan mobil-mobil kebutuhan pribadi," tegas SBY.
SBY meminta penjelasannya ini juga disampaikan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang pernah mempertanyakan kebijakan mobil murah.
(gpr)
Lihat Juga :
