SBY kirim tiga menteri jawab kebijakan LCGC
Senin, 18 November 2013 - 18:15 WIB
SBY kirim tiga menteri jawab kebijakan LCGC
A
A
A
Sindonews.com - DPD RI berencana menggelar sidang paripurna dengan tiga menteri dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, besok (19/11/2013).
Anggota DPD dari DKI Jakarta, AM Fatwa mengatakan, agenda itu untuk mendengarkan jawaban pemerintah dari pertanyaan para senator mengenai kebijakan Moda Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost Green Car (LCGC).
"Hari ini, kami telah menerima surat jawaban dari presiden yang ditandatangani langsung terkait jawaban atas hak bertanya anggota DPD RI," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Menurutnya, jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan diwakilkan tiga menteri, yakni Menteri Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perhubungan.
"Jawaban presiden akan disampaikan oleh tiga menterinya, dan ini menjadi sejarah bagi kita," ujar dia.
AM Fatwa menuturkan, jawaban SBY ini merupakan tindaklanjut dari surat yang mereka ajukan pada 30 Oktober 2013. "Ini merupakan praktik tata negara yang baru dan terbuka untuk diketahui masyarakat yang merupakan bagian dari tugas konstitusional DPD RI," pungkasnya.
Anggota DPD dari DKI Jakarta, AM Fatwa mengatakan, agenda itu untuk mendengarkan jawaban pemerintah dari pertanyaan para senator mengenai kebijakan Moda Transportasi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost Green Car (LCGC).
"Hari ini, kami telah menerima surat jawaban dari presiden yang ditandatangani langsung terkait jawaban atas hak bertanya anggota DPD RI," katanya dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Menurutnya, jawaban Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan diwakilkan tiga menteri, yakni Menteri Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perhubungan.
"Jawaban presiden akan disampaikan oleh tiga menterinya, dan ini menjadi sejarah bagi kita," ujar dia.
AM Fatwa menuturkan, jawaban SBY ini merupakan tindaklanjut dari surat yang mereka ajukan pada 30 Oktober 2013. "Ini merupakan praktik tata negara yang baru dan terbuka untuk diketahui masyarakat yang merupakan bagian dari tugas konstitusional DPD RI," pungkasnya.
(izz)
