Paket kebijakan ekonomi dinilai tak efektif

Sindonews.com - Untuk mengatasi permasalahan defisit transaksi berjalan, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi. Yaitu menaikkan PPh Pasal 22 impor atas sejumlah barang konsumsi dan pembebasan serta pengembalian bea masuk atas impor untuk tujuan ekspor.

Ekonom senior Umar Juoro mengatakan, pemerintah seharusnya memberi insentif pada sektor minyak ketimbang sektor lain. Menurutnya, paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak menyentuh permasalahan di sektor perminyakan. "Padahal ekspor minyak terus menurun, sementara impor minyak makin bertambah," kata dia dalam rilisnya kepada Sindonews, Rabu (11/12/2013).

Kepala Bidang Kominfo DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Ondy A Saputra mengatakan, Gerindra mendukung pernyataan Umar Juoro bahwa sektor perminyakan harus menjadi perhatian pemerintah dalam kebijakan ekonomi pemerintah.

"Semakin banyak negara ini mengimpor minyak, maka perekonomian bangsa akan semakin defisit. Paket kebijakan ekonomi pemerintah tidak akan terlalu berpengaruh pada penurunan defisit karena pengurangan impor pada barang konsumsi tidak berhubungan dengan pengurangan impor minyak," jelasnya.

Menurutnya, pemerintah harus berpikir jangka panjang terhadap permasalahan energi. "Cadangan minyak suatu saat pasti akan habis, di sisi lain konsumsi energi akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi manusia. Karena itu jalan satu-satunya adalah memanfaatkan sumber daya energi yang dapat diperbaharui yaitu Bahan Bakar Nabati (BBN)," kata dia.