BKPM yakin revisi DNI akan tingkatkan tenaga kerja
BKPM yakin revisi DNI akan tingkatkan tenaga kerja
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar yakin revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) akan berimplikasi positif dengan meningkatkan jumlah tenaga kerja nantinya.
Pasalnya banyak investor-investor asing akan merasa mendapatkan kepastian hukum dengan sektor-sektor investasi yang dibuka maupun direlaksasi oleh pemerintah.
"Saya yakin akan memberikan confident, terutama jumlah tenaga kerja karena investasi akan baik untuk meningkatkan tenaga kerja," ujar Mahendra di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (25/12/2013).
Selain itu, dibukanya beberapa sektor dalam kerja sama pemerintah-swasta (dalam masa konsesi tertentu) juga akan membuat proyek-proyek terutama infrastruktur dapat dipacu.
"Jadi dalam kaitan PPP juga akan ada kepastian hukumnya, karena banyak sektor di PPP ini yang telah diminati oleh investor," lanjut Mahendra.
Dia juga mengaku telah dihubungi beberapa perusahaan yang mengutarakan ketertarikannya masuk ke dalam beberapa sektor yang mengalami revisi DNI tersebut. "Tapi saya tidak bisa sebutkan masing masing perusahaan itu," tandas Mahendra.
Pasalnya banyak investor-investor asing akan merasa mendapatkan kepastian hukum dengan sektor-sektor investasi yang dibuka maupun direlaksasi oleh pemerintah.
"Saya yakin akan memberikan confident, terutama jumlah tenaga kerja karena investasi akan baik untuk meningkatkan tenaga kerja," ujar Mahendra di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (25/12/2013).
Selain itu, dibukanya beberapa sektor dalam kerja sama pemerintah-swasta (dalam masa konsesi tertentu) juga akan membuat proyek-proyek terutama infrastruktur dapat dipacu.
"Jadi dalam kaitan PPP juga akan ada kepastian hukumnya, karena banyak sektor di PPP ini yang telah diminati oleh investor," lanjut Mahendra.
Dia juga mengaku telah dihubungi beberapa perusahaan yang mengutarakan ketertarikannya masuk ke dalam beberapa sektor yang mengalami revisi DNI tersebut. "Tapi saya tidak bisa sebutkan masing masing perusahaan itu," tandas Mahendra.
(gpr)
Explore More