RAPP bangun lumbung pangan di Kampar
RAPP bangun lumbung pangan di Kampar
A
A
A
Sindonews.com - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) sebagai pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di Riau menyokong terbangunnya lumbung pangan di Desa Kuntu, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Riau. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan di daerah tersebut.
Presiden Direktur RAPP, Kusnan Rahmin menyatakan, pengembangan padi sawah di Desa Kuntu dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang selama ini terbengkalai. "Hal itu diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi petani Desa Kuntu, sekaligus bisa menjadi lumbung padi bagi wilayah Kecamatan Kampar Kiri," ujarnya, Senin (30/12/2013).
Pengembangan lumbung pangan Desa Kuntu mulai disosialiasi sejak 2008. Pada 2010 dilakukan uji coba tanam seluas enam hektare (ha). Penanaman pertama mulai dilakukan pada 2011 seluas 15 ha. Pada tahun itu juga dilakukan panen perdana dengan produksi beras rata-rata 2,2 ton/ha.
Pada 2012 penanaman diperluas menjadi 25 ha dan diperoleh hasil produksi yang meningkat dengan rata-rata 2,9 ton/ha. Pada 2013 produksi meningkat menjadi 3,7 ton/ha. "Nantinya lahan sawah yang akan dikembangkan seluas 49,5 ha," kata Kusnan.
Untuk mendukung program pengembangan lumbung pangan, dilakukan pendampingan berkelanjutan melalui pertemuan kelompok rutin yang dilakukan sekali dalam sebulan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan melalui monitoring dan kunjungan lapangan ke lahan petani untuk mendiskusikan masalah budidaya padi. Peningkatan kapasitas petani juga dilakukan dengan melakukan sekolah lapang dan melibatkan petugas pertanian setempat.
Untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya juga menjalankan program Sistem Pertanian Terpadu (SPT) yang memberikan bantuan sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian.
"Secara perlahan kelompok sudah membuat kesepakatan untuk memperkuat modal melalui pola pembayaran pemanfaatan sarana produksi kepada kelompok. Modal ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya berikutnya," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menginstruksikan agar pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) mendukung ketahanan pangan sebagai antisipasi guna menghindarkan Indonesia dari jeratan krisis di tengah situasi perkekonomian global yang tidak stabil.
"Terutama untuk lima komoditas yang ditarget swasembada, yaitu padi, tebu, kedelai, jagung, dan daging ternak," kata Menhut.
Zulkifli menuturkan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional. Dia menyatakan, jika harga pangan meledak, gejolak ekonomi yang terjadi akan sulit dikendalikan.
Untuk itu, dia meminta agar pengusaha sektor kehutanan, baik BUMN maupun swasta, memanfatkan 10-20 persen areal konsesinya untuk pengembangan tanaman pangan guna mendukung pencapaian swasembada.
"Saya sudah bicara dengan Perhutani, Inhutani, swasta pemegang HPH dan HTI untuk tindaklanjuti upaya peningkatan produksi pangan. Saya minta 10 persen atau 20 persen konsesi untuk ditanam jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain," katanya.
Presiden Direktur RAPP, Kusnan Rahmin menyatakan, pengembangan padi sawah di Desa Kuntu dilakukan dengan memanfaatkan lahan yang selama ini terbengkalai. "Hal itu diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi petani Desa Kuntu, sekaligus bisa menjadi lumbung padi bagi wilayah Kecamatan Kampar Kiri," ujarnya, Senin (30/12/2013).
Pengembangan lumbung pangan Desa Kuntu mulai disosialiasi sejak 2008. Pada 2010 dilakukan uji coba tanam seluas enam hektare (ha). Penanaman pertama mulai dilakukan pada 2011 seluas 15 ha. Pada tahun itu juga dilakukan panen perdana dengan produksi beras rata-rata 2,2 ton/ha.
Pada 2012 penanaman diperluas menjadi 25 ha dan diperoleh hasil produksi yang meningkat dengan rata-rata 2,9 ton/ha. Pada 2013 produksi meningkat menjadi 3,7 ton/ha. "Nantinya lahan sawah yang akan dikembangkan seluas 49,5 ha," kata Kusnan.
Untuk mendukung program pengembangan lumbung pangan, dilakukan pendampingan berkelanjutan melalui pertemuan kelompok rutin yang dilakukan sekali dalam sebulan. Selain itu, pendampingan juga dilakukan melalui monitoring dan kunjungan lapangan ke lahan petani untuk mendiskusikan masalah budidaya padi. Peningkatan kapasitas petani juga dilakukan dengan melakukan sekolah lapang dan melibatkan petugas pertanian setempat.
Untuk mendukung ketahanan pangan, pihaknya juga menjalankan program Sistem Pertanian Terpadu (SPT) yang memberikan bantuan sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk, obat-obatan dan peralatan pertanian.
"Secara perlahan kelompok sudah membuat kesepakatan untuk memperkuat modal melalui pola pembayaran pemanfaatan sarana produksi kepada kelompok. Modal ini nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan budidaya berikutnya," ujar dia.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menginstruksikan agar pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) mendukung ketahanan pangan sebagai antisipasi guna menghindarkan Indonesia dari jeratan krisis di tengah situasi perkekonomian global yang tidak stabil.
"Terutama untuk lima komoditas yang ditarget swasembada, yaitu padi, tebu, kedelai, jagung, dan daging ternak," kata Menhut.
Zulkifli menuturkan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional. Dia menyatakan, jika harga pangan meledak, gejolak ekonomi yang terjadi akan sulit dikendalikan.
Untuk itu, dia meminta agar pengusaha sektor kehutanan, baik BUMN maupun swasta, memanfatkan 10-20 persen areal konsesinya untuk pengembangan tanaman pangan guna mendukung pencapaian swasembada.
"Saya sudah bicara dengan Perhutani, Inhutani, swasta pemegang HPH dan HTI untuk tindaklanjuti upaya peningkatan produksi pangan. Saya minta 10 persen atau 20 persen konsesi untuk ditanam jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain," katanya.
(izz)
Explore More