Jutaan UKM terancam kenaikan elpiji 12 kg
Senin, 06 Januari 2014 - 10:10 WIB
Jutaan UKM terancam kenaikan elpiji 12 kg
A
A
A
Sindonews.com - Jutaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terancam kehilangan pendapatan atau omzet sebagai akibat kenaikan harga gas elpiji ukuran 12 kilogram (kg) yang mencapai 60 persen.
"Banyak UKM terancam, karena banyak UKM yang memakai gas elpiji sebagai penunjang utama usahanya seperti UKM warung makan, Warteg, roti dan kue, bakso, tahu-tempe, pedagang mie dan goreng gorengan. Termasuk berbagai usaha kecil kuliner lainnya," kata Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang kepada Sindonews, Senin (6/1/2014).
Padahal, lanjut Sarman, UKM tanah air tengah mempersiapkan diri menghadapi diberlakukannya ASEAN Economic Community 2015 seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada UKM/IKM.
"Bukan malah membuatkan kebijakan yang mengancam kelangsungan usahanya, apalagi dengan kenaikan gas elpiji yang sangat tinggi yang berdampak pada naiknya biaya produksi," jelasnya.
Menurut dia, penyesuaian harga akan dilakukan dan hal ini akan mengurangi omzet penjualan bahkan bisa kehilangan pelanggan. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi pelaku UKM/IKM. Padahal kontribusinya sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai 90 persen.
Sarman mengatakan, alasan Pertamina mengalami kerugian sesuatu tanda tanya besar karena harga tersebut sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya, jika memang mengalami kerugian mengapa baru saat ini dinaikkan dan terkesan mendadak tanpa pernah memikirkan dampak yang ditimbulkan baik dikalangan masyarakat maupun dunia usaha.
"Seharusnya pemerintan bersyukur karena kebijakannya direspon positif oleh masyarakat maupun pelaku usaha, di mana tidak lagi memakai BBM akan tetapi sudah beralih ke BBG," pungkas dia.
"Banyak UKM terancam, karena banyak UKM yang memakai gas elpiji sebagai penunjang utama usahanya seperti UKM warung makan, Warteg, roti dan kue, bakso, tahu-tempe, pedagang mie dan goreng gorengan. Termasuk berbagai usaha kecil kuliner lainnya," kata Ketua Umum DPD Hippi DKI Jakarta, Sarman Simanjorang kepada Sindonews, Senin (6/1/2014).
Padahal, lanjut Sarman, UKM tanah air tengah mempersiapkan diri menghadapi diberlakukannya ASEAN Economic Community 2015 seharusnya pemerintah memberikan insentif kepada UKM/IKM.
"Bukan malah membuatkan kebijakan yang mengancam kelangsungan usahanya, apalagi dengan kenaikan gas elpiji yang sangat tinggi yang berdampak pada naiknya biaya produksi," jelasnya.
Menurut dia, penyesuaian harga akan dilakukan dan hal ini akan mengurangi omzet penjualan bahkan bisa kehilangan pelanggan. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi pelaku UKM/IKM. Padahal kontribusinya sangat besar dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun lokal serta penyerapan tenaga kerja yang mencapai 90 persen.
Sarman mengatakan, alasan Pertamina mengalami kerugian sesuatu tanda tanya besar karena harga tersebut sudah berlangsung cukup lama. Menurutnya, jika memang mengalami kerugian mengapa baru saat ini dinaikkan dan terkesan mendadak tanpa pernah memikirkan dampak yang ditimbulkan baik dikalangan masyarakat maupun dunia usaha.
"Seharusnya pemerintan bersyukur karena kebijakannya direspon positif oleh masyarakat maupun pelaku usaha, di mana tidak lagi memakai BBM akan tetapi sudah beralih ke BBG," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
