Fitra: Kebijakan harga elpiji penuh kejanggalan
Sabtu, 18 Januari 2014 - 18:20 WIB
Fitra: Kebijakan harga elpiji penuh kejanggalan
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai kenaikan harga elpji (liquid petroleum gas/LPG) di dalam negeri penuh kejanggalan.
Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi mengatakan, kenaikan elpiji seolah diprakondisikan. Di mana pemerintah tidak pernah mau mengubah porsi penjualan gas antara kebutuhan luar negeri dengan dalam negeri. Pemerintah mempertahankan porsi penjualan gas luar negeri tetap tinggi. Sementara di dalam negeri dipatok rendah.
Berdasarkan data Fitra yang diperoleh dari Kementerian ESDM, porsi penjualan gas pemerintah pada 2012 untuk dalam negeri 40,7 persen dan ekspor 59,3 persen. Akibat dari minimnya pasokan gas, membuat stok elpiji untuk pasar dalam negeri sangat terbatas. "Pemerintah melalui Pertamina justru melakukan impor untuk memenuhi pasokan gas dalam negeri," ujar Uchok, dalam siaran persnya, Sabtu (18/1/2014).
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyebut kenaikan harga elpiji 12 kg sudah lama dibahas. Hal janggal yang dinilai Fitra adalah lempar tuding antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, kenaikan tersebut tanpa sepengetahuan pemerintah.
Kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kg sendiri disebutkan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tertuang dari hasil audit Semester I-2013 terhadap Pertamina untuk sektor gas. Dalam rekomendasi tersebut, Pertamina sepanjang 2011-2012 mengalami kerugian Rp7,73 triliun.
Koordinator Fitra, Uchok Sky Khadafi mengatakan, kenaikan elpiji seolah diprakondisikan. Di mana pemerintah tidak pernah mau mengubah porsi penjualan gas antara kebutuhan luar negeri dengan dalam negeri. Pemerintah mempertahankan porsi penjualan gas luar negeri tetap tinggi. Sementara di dalam negeri dipatok rendah.
Berdasarkan data Fitra yang diperoleh dari Kementerian ESDM, porsi penjualan gas pemerintah pada 2012 untuk dalam negeri 40,7 persen dan ekspor 59,3 persen. Akibat dari minimnya pasokan gas, membuat stok elpiji untuk pasar dalam negeri sangat terbatas. "Pemerintah melalui Pertamina justru melakukan impor untuk memenuhi pasokan gas dalam negeri," ujar Uchok, dalam siaran persnya, Sabtu (18/1/2014).
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik menyebut kenaikan harga elpiji 12 kg sudah lama dibahas. Hal janggal yang dinilai Fitra adalah lempar tuding antara Menko Perekonomian Hatta Rajasa dengan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, kenaikan tersebut tanpa sepengetahuan pemerintah.
Kebijakan menaikkan harga elpiji 12 kg sendiri disebutkan berdasarkan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang tertuang dari hasil audit Semester I-2013 terhadap Pertamina untuk sektor gas. Dalam rekomendasi tersebut, Pertamina sepanjang 2011-2012 mengalami kerugian Rp7,73 triliun.
(dmd)
Lihat Juga :
