Pemerintah-kontraktor harus bersinergi bangun infrastruktur
Selasa, 18 Februari 2014 - 11:12 WIB
Pemerintah-kontraktor harus bersinergi bangun infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Untuk menciptakan insfrastruktur yang baik dibutuhkan sinergi yang baik dengan penyedia jasa atau kontraktor.
Tugas pemerintah untuk mencetak kontraktor yang memiliki kredibilitas yang kuat untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya itu, peran pemerintah juga diperlukan untuk memastikan dan mengawal semua proyek berjalan lancar, mulai dari awal tender.
"Pemerintah dan kontraktor harus menyamakan persepsi dengan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014.Jadi saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak lagi ditemukan permasalahan atau kesimpangsiuran regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan proyek," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Hediyanto W Husaini dilansir dari laman Kementerian PU, Selasa (18/2/2014).
Hediyantio mengingatkan pelaku jasa kontruksi termasuk pemerintah untuk berpikir luas dalam membina jasa konstruksi di Indonesia. "Setidak-tidaknya, kontraktor Indonesia mampu membangun Pantura. Untuk itu, Pemerintah diharapkan tidak ’asik’ dengan hal-hal yang kecil,” tambahnya.
Terkait Peraturan Pemerintah mengenai bidang jasa konstruksi yang disosialisasikan, antara lain: PP no.28 Tahun 2000 dengan Perubahan Pengaturan menjadi PP Nomor 04 Tahun 2010 dan PP No.92 Tahun 2010 mengenai Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; PP No.29 Tahun 2000 dan Perubahannya PP no.59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta PP No.30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan asa Konstruksi, dan seterusnya.
Tugas pemerintah untuk mencetak kontraktor yang memiliki kredibilitas yang kuat untuk melaksanakan pembangunan di Indonesia. Tidak hanya itu, peran pemerintah juga diperlukan untuk memastikan dan mengawal semua proyek berjalan lancar, mulai dari awal tender.
"Pemerintah dan kontraktor harus menyamakan persepsi dengan adanya perubahan kebijakan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2014.Jadi saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak lagi ditemukan permasalahan atau kesimpangsiuran regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan proyek," kata Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Hediyanto W Husaini dilansir dari laman Kementerian PU, Selasa (18/2/2014).
Hediyantio mengingatkan pelaku jasa kontruksi termasuk pemerintah untuk berpikir luas dalam membina jasa konstruksi di Indonesia. "Setidak-tidaknya, kontraktor Indonesia mampu membangun Pantura. Untuk itu, Pemerintah diharapkan tidak ’asik’ dengan hal-hal yang kecil,” tambahnya.
Terkait Peraturan Pemerintah mengenai bidang jasa konstruksi yang disosialisasikan, antara lain: PP no.28 Tahun 2000 dengan Perubahan Pengaturan menjadi PP Nomor 04 Tahun 2010 dan PP No.92 Tahun 2010 mengenai Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi; PP No.29 Tahun 2000 dan Perubahannya PP no.59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; serta PP No.30 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Pembinaan asa Konstruksi, dan seterusnya.
(gpr)
Lihat Juga :
