Dianugerahi DR honoris causa berkat penyediaan air
Dianugerahi DR honoris causa berkat penyediaan air
A
A
A
AIR adalah kebutuhan pokok bagi masyarakat. Hal ini yang menjadi perhatian serius Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto agar ketersediaan air tercukupi. Berkat terobososan dalam program-programnya, pria yang akrab disapa Djokir ini mendapatkan gelar doktor honoris causa (DR) dari Universitas Gajah Mada (UGM).
Menteri asal Desa Pengging, Boyolali, Jawa Tengah, kelahiran 1943 tersebut dinilai mampu menegakkan semangat air untuk rakyat, terutama kebijakannya terkait penyediaan air bersih, irigasi serta konservasi sumber daya air.
Usulan penganugerahan kepada pria yang menjabat menteri pekerjaan umum dalam dua periode (pada 2004-2009 dan 2009-2014) ini diajukan Prof Sunjoto (ketua tim promotor), Prof Budi Santoso Wignyosukarto dan sejumlah guru besar lainnya dari berbagai fakultas di lingkup UGM.
"Ada empat garis besar kebijakan utama terkait tata kelola air, di antaranya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, penataan dan pengembangan infrastruktur pemukiman, penataan ruang, serta pengelolaan perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi," kata Djoko dalam orasi ilmiah di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (19/3/2014).
Dalam rentang waktu 2010-2014, Djoko mengungkapkan, pihaknya telah melaksanakan pembangunan 28 waduk. Sebanyak 11 waduk akan selesai tahun ini sehingga mampu menambah daya tampung air sebesar 1.061,92 juta meter kubik.
Atas langkahnya tersebut, tim promotor secara ringkas menyampaikan kajian kebijakan air untuk rakyat yang dilakukan Djoko, di antaranya implementasi kebijakan sumber daya air pada tataran nasional dengan mendorong terbitnya peraturan pemerintah No 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), dan penerbitan peraturan pemerintah No 20/2006 tentang irigasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
Menteri asal Desa Pengging, Boyolali, Jawa Tengah, kelahiran 1943 tersebut dinilai mampu menegakkan semangat air untuk rakyat, terutama kebijakannya terkait penyediaan air bersih, irigasi serta konservasi sumber daya air.
Usulan penganugerahan kepada pria yang menjabat menteri pekerjaan umum dalam dua periode (pada 2004-2009 dan 2009-2014) ini diajukan Prof Sunjoto (ketua tim promotor), Prof Budi Santoso Wignyosukarto dan sejumlah guru besar lainnya dari berbagai fakultas di lingkup UGM.
"Ada empat garis besar kebijakan utama terkait tata kelola air, di antaranya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air, penataan dan pengembangan infrastruktur pemukiman, penataan ruang, serta pengelolaan perubahan iklim melalui upaya mitigasi dan adaptasi," kata Djoko dalam orasi ilmiah di Balairung UGM, Yogyakarta, Rabu (19/3/2014).
Dalam rentang waktu 2010-2014, Djoko mengungkapkan, pihaknya telah melaksanakan pembangunan 28 waduk. Sebanyak 11 waduk akan selesai tahun ini sehingga mampu menambah daya tampung air sebesar 1.061,92 juta meter kubik.
Atas langkahnya tersebut, tim promotor secara ringkas menyampaikan kajian kebijakan air untuk rakyat yang dilakukan Djoko, di antaranya implementasi kebijakan sumber daya air pada tataran nasional dengan mendorong terbitnya peraturan pemerintah No 16/2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), dan penerbitan peraturan pemerintah No 20/2006 tentang irigasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengelolaan irigasi.
(dmd)
Explore More