Jero Wacik: RFID masih jalan, bukan omdo
Selasa, 25 Maret 2014 - 20:30 WIB
Jero Wacik: RFID masih jalan, bukan omdo
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah mengatakan pemasangan radio frequency identification (RFID) di alat pemercik (nozzle) di SPBU maupun oleh PT Pertamina (persero) tidak dihentikan, masih terus dilakukan.
Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menanggapi Menteri Koordinator Pereokonomian Hatta Rajasa yang mengatakan bahwa program pengendalian BBM bersubsidi hingga kini masih jalan di tempat.
Jero Wacik mengatakan, pengendalian bahan bakar minyak (BBM) dengan cara memasang RFID merupakan langkah yang sulit yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memonitor program ini hingga tuntas.
“RFID ini kan masangnya ribet sampai sekarang masih dalam tingkat pemasangan. Jadi ini bukan omdo (omong doang, red) ya, tapi memang belum sukses,” kata dia, saat ditemui dalam acara pengangakatan sejumlah PNS Kementerian ESDM, di kantornya Jakarta, Rabu (24/3/2014).
Dia mengakui jika program pengendalian BBM bersubsidi dengan langkah ini tidak disukai oleh masyarakat karena pemasangannnya yang sulit. Tapi, lanjut Jero, langkah ini ditempuh supaya tidak ada lagi kenaikan BBM sehingga diambilah kebijakan pemasangan RFID.
“Tapi cara yang paling mudah ini tidak disukai oleh masyarakat. Maka kami cari jalan lain yang sulit dari itu,” jelasnya.
Jero meminta agar masyarakat bersabar terkait pemasangan RFID ini. Lantaran, program ini tingkat kesulitannya cukup tinggi sehingga tidak mudah diterapkan apalagi di seluruh Indonesia. “Inginnya cepat dan beres, tapi kalau caranya sulit jadi tidak bisa cepat,” imbuh Jero.
Seperti diketahui, proyek pemasangan RFID ini ditenderkan oleh PT Pertamina (persero) kemudian dikerjakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Tapi karena lamanya proses pengerjaan proyek akibar faktor nilai tukar rupiah dan suku bunga maka menjadi terkesan jalan di tempat.
“Masalah ini sedang diselesaikan oleh Pertamina dan Inti. Saya minta secepatnya diselesaikan,” kata Jero.
Sebelumnya, Menteri Perokonomian Hatta Rajasa mengatakan, program pengendalian BBM bersubsidi jalan di tempat. Padahal saat ini pemerintah fokus agar konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh melebihi kuota 48 juta kiloliter (kl) yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Hatta, karena besarnya impor BBM akan mengancam stabilitas ekonomi nasional karena tingginya konsumsi berhubungan dengan anggaran subsidi sehingga mengancam kesehatan fiskal. “Mana itu RFID, ngomong doang capek kita, mana itu pengendalian,” keluh Hatta.
Hal itu dikatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menanggapi Menteri Koordinator Pereokonomian Hatta Rajasa yang mengatakan bahwa program pengendalian BBM bersubsidi hingga kini masih jalan di tempat.
Jero Wacik mengatakan, pengendalian bahan bakar minyak (BBM) dengan cara memasang RFID merupakan langkah yang sulit yang dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian Kementerian ESDM bersama Badan Pengatur Hilir minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus memonitor program ini hingga tuntas.
“RFID ini kan masangnya ribet sampai sekarang masih dalam tingkat pemasangan. Jadi ini bukan omdo (omong doang, red) ya, tapi memang belum sukses,” kata dia, saat ditemui dalam acara pengangakatan sejumlah PNS Kementerian ESDM, di kantornya Jakarta, Rabu (24/3/2014).
Dia mengakui jika program pengendalian BBM bersubsidi dengan langkah ini tidak disukai oleh masyarakat karena pemasangannnya yang sulit. Tapi, lanjut Jero, langkah ini ditempuh supaya tidak ada lagi kenaikan BBM sehingga diambilah kebijakan pemasangan RFID.
“Tapi cara yang paling mudah ini tidak disukai oleh masyarakat. Maka kami cari jalan lain yang sulit dari itu,” jelasnya.
Jero meminta agar masyarakat bersabar terkait pemasangan RFID ini. Lantaran, program ini tingkat kesulitannya cukup tinggi sehingga tidak mudah diterapkan apalagi di seluruh Indonesia. “Inginnya cepat dan beres, tapi kalau caranya sulit jadi tidak bisa cepat,” imbuh Jero.
Seperti diketahui, proyek pemasangan RFID ini ditenderkan oleh PT Pertamina (persero) kemudian dikerjakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI). Tapi karena lamanya proses pengerjaan proyek akibar faktor nilai tukar rupiah dan suku bunga maka menjadi terkesan jalan di tempat.
“Masalah ini sedang diselesaikan oleh Pertamina dan Inti. Saya minta secepatnya diselesaikan,” kata Jero.
Sebelumnya, Menteri Perokonomian Hatta Rajasa mengatakan, program pengendalian BBM bersubsidi jalan di tempat. Padahal saat ini pemerintah fokus agar konsumsi BBM bersubsidi tidak boleh melebihi kuota 48 juta kiloliter (kl) yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut Hatta, karena besarnya impor BBM akan mengancam stabilitas ekonomi nasional karena tingginya konsumsi berhubungan dengan anggaran subsidi sehingga mengancam kesehatan fiskal. “Mana itu RFID, ngomong doang capek kita, mana itu pengendalian,” keluh Hatta.
(gpr)
Lihat Juga :
