ESDM: Bangun smelter dulu, baru bicara BK
ESDM: Bangun smelter dulu, baru bicara BK
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), R Suchyar mengatakan, pihaknya akan melihat perkembangan serta progres dari perusahaan tambang untuk membangun smelter terlebih dahulu, sebelum membahas permasalahan Bea Keluar (BK).
"Terkait dengan BK, ya mereka bangun smelter dulu, baru nanti bicarakan BK lagi. Maksudnya progres dulu dilihat. Kalau progresnya ada, baru kita obrolkan lagi," ungkapnya usai menghadiri Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Pelaksanaan Mineral dan Batubara di Kementerian Perekonomian RI, Rabu (2/4/2014).
Menurutnya, perkembangan yang dimaksud tidak harus sampai 100 persen. Jika perusahaan sudah menginvestasikan dananya sebesar 50 persen untuk pembangunan smelter, maka itu akan menjadi pertimbangan lebih lanjut.
"Ya progresnya itu kan enggak harus sampai 100 persen. Kalau dia sudah 50 persen misalkan, artinya investasi sudah masuk, sudah jauh. Enggak mungkin investor akan meninggalkan projeknya. Nah itu menjadi perhitungan," jelasnya.
Sementara, terkait PT Freeport dan PT Newmont yang sudah mengajukan rekomendasi ekspor, dia mengatakan, kedua perusahaan tersebut belum mendapat persetujuan untuk BK. Karena itu, pengajuan rekomendasi ekspor mereka akan dilihat setelah BK disetujui.
"Mereka sudah mengajukan rekomendasi ekspor. Nanti tergantung BK-nya. Freeport sama Newmont belum disetujui BK-nya. Kita ESDM akan evaluasi tahapan kemajuan Freeport dan Newmont baru kita akan bicarakan BK-nya," ungkap Suchyar.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah mengatakan tidak akan mengenakan tarif BK ekspor bahan mineral bagi perusahaan yang memiliki pabrik pemurnian atau smelter dan menghasilkan produk yang sudah dimurnikan.
Komitmen untuk pembangunan smelter itu dilakukan bukan hanya sebatas perjanjian penandatanganan, namun harus direalisasikan dalam bentuk investasi konkret.
"Terkait dengan BK, ya mereka bangun smelter dulu, baru nanti bicarakan BK lagi. Maksudnya progres dulu dilihat. Kalau progresnya ada, baru kita obrolkan lagi," ungkapnya usai menghadiri Rapat Koordinasi tentang Kebijakan Pelaksanaan Mineral dan Batubara di Kementerian Perekonomian RI, Rabu (2/4/2014).
Menurutnya, perkembangan yang dimaksud tidak harus sampai 100 persen. Jika perusahaan sudah menginvestasikan dananya sebesar 50 persen untuk pembangunan smelter, maka itu akan menjadi pertimbangan lebih lanjut.
"Ya progresnya itu kan enggak harus sampai 100 persen. Kalau dia sudah 50 persen misalkan, artinya investasi sudah masuk, sudah jauh. Enggak mungkin investor akan meninggalkan projeknya. Nah itu menjadi perhitungan," jelasnya.
Sementara, terkait PT Freeport dan PT Newmont yang sudah mengajukan rekomendasi ekspor, dia mengatakan, kedua perusahaan tersebut belum mendapat persetujuan untuk BK. Karena itu, pengajuan rekomendasi ekspor mereka akan dilihat setelah BK disetujui.
"Mereka sudah mengajukan rekomendasi ekspor. Nanti tergantung BK-nya. Freeport sama Newmont belum disetujui BK-nya. Kita ESDM akan evaluasi tahapan kemajuan Freeport dan Newmont baru kita akan bicarakan BK-nya," ungkap Suchyar.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu pemerintah mengatakan tidak akan mengenakan tarif BK ekspor bahan mineral bagi perusahaan yang memiliki pabrik pemurnian atau smelter dan menghasilkan produk yang sudah dimurnikan.
Komitmen untuk pembangunan smelter itu dilakukan bukan hanya sebatas perjanjian penandatanganan, namun harus direalisasikan dalam bentuk investasi konkret.
(izz)
Explore More