HT: Pemerintah tidak punya visi membangun bangsa
Selasa, 22 April 2014 - 09:35 WIB
HT: Pemerintah tidak punya visi membangun bangsa
A
A
A
Sindonews.com - Upaya pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memaksakan akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) penuh kontroversi. Langkah pemerintah tersebut dinilai tidak berpihak pada kepentingan bangsa.
CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengemukakan, rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri menunjukkan pemerintah tidak punya visi membangun bangsa.
"Pembangunan harus diarahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, termasuk pemilikan rumah," ujar HT, Selasa (22/4/2014).
Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati masyarakat menengah atas, sehingga kesenjangan sosial semakin lebar.
"Untuk menjadi negara maju, di samping pertumbuhan ekonomi harus tinggi, kesenjangan sosial harus berkurang," terang HT.
Sebelumnya, HT menyampaikan, pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial. Karena BTN alat utama masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau.
"Pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial, masih banyak masyarakat kita kelas menengah bawah yang belum memiliki rumah sendiri. BTN seharusnya merupakan alat utama bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau," jelasnya.
Seperti diketahui, Bank BTN selama ini fokus pada pembiayaan KPR yang pada umumnya melayani kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Jika mereka harus ke BPR maka biayanya sangat mahal.
Kelemahan jika diakuisi Bank Mandiri, perbankan BUMN itu fokus pada korporasi yang dapat mengubah prioritas BTN sebagai penyedia kredit perumahan rakyat. Bank Mandiri juga fokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, sedangkan BTN lebih pada pelayanan masyarakat menengah bawah.
CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengemukakan, rencana akuisisi BTN oleh Bank Mandiri menunjukkan pemerintah tidak punya visi membangun bangsa.
"Pembangunan harus diarahkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, termasuk pemilikan rumah," ujar HT, Selasa (22/4/2014).
Menurutnya, saat ini pertumbuhan ekonomi lebih dinikmati masyarakat menengah atas, sehingga kesenjangan sosial semakin lebar.
"Untuk menjadi negara maju, di samping pertumbuhan ekonomi harus tinggi, kesenjangan sosial harus berkurang," terang HT.
Sebelumnya, HT menyampaikan, pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial. Karena BTN alat utama masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau.
"Pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial, masih banyak masyarakat kita kelas menengah bawah yang belum memiliki rumah sendiri. BTN seharusnya merupakan alat utama bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau," jelasnya.
Seperti diketahui, Bank BTN selama ini fokus pada pembiayaan KPR yang pada umumnya melayani kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Jika mereka harus ke BPR maka biayanya sangat mahal.
Kelemahan jika diakuisi Bank Mandiri, perbankan BUMN itu fokus pada korporasi yang dapat mengubah prioritas BTN sebagai penyedia kredit perumahan rakyat. Bank Mandiri juga fokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, sedangkan BTN lebih pada pelayanan masyarakat menengah bawah.
(dmd)
Lihat Juga :
