Apersi Jabar tuntut SBY tolak akuisisi BTN

Sindonews.com - Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menolak rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha Apersi Jawa Barat, Yusuf Supriadi mengatakan, kalangan pengusaha dan masyarakat menengah ke bawah resah jika akuisisi dua bank milik pemerintah ini terjadi.

"Kalangan pengusaha perumahan untuk rakyat dan masyarakat resah. Kami khawatir akuisisi BTN oleh Mandiri dapat berdampak serius. Presiden harus menolaknya," kata Yusuf di Garut, Senin (28/4/2014).

Dia mengungkapkan, salah satu dampak yang dikhawatirkan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan telah mengambil rumah adalah berubahnya suku bunga. Sementara, untuk kalangan pengusaha, akuisisi ini akan berdampak terhadap menurunnya penjualan perumahan murah.

"Fungsi-fungsi sosial BTN dalam pengadaan rumah dengan bunga kredit terjangkau akan terdegradasi. Sebab segmen pasar BTN dan Mandiri berbeda," katanya.

Yusuf menjelaskan, BTN merupakan bank retail dan fokus terhadap pembiayaan rumah untuk rakyat, sedangkan Bank Mandiri melayani kebutuhan korporat. Bila kebijakan akuisisi ini dilakukan, sistem perumahan murah akan berubah karena portofolionya akan mengikuti Bank Mandiri.

Pihaknya mengaku kalangan pengusaha perumahan dan masyarakat masih belum puas terkait ditundanya rencana akuisisi oleh pemerintah. Menurutnya, penundaan hanya bersifat sementara.

"Kalau begitu, selama akuisisi ditunda keresahan kami akan tetap berlangsung. Sebab yang namanya ditunda itu kan berarti akan ada pembahasan lanjutan. Kami meminta agar Presiden SBY tidak terpengaruh oleh sekelompok orang yang memegang jabatan tinggi memainkan rencana ini," jelasnya.

Menurutnya, jika ingin membuat BTN besar di mata dunia internasional, maka besarkan BTN dengan kredit murat untuk rakyat, bukan malah mengorbankan rakyat.

Seperti diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Sekretariat Kabinet RI menyatakan rencana aksi korporasi berupa akuisisi BTN oleh Bank Mandiri ditunda terkait menjelang masa pemilihan umum presiden (pilpres) hingga masa bakti kabinet Indonesia Bersatu II berakhir. Hal ini ditujukan untuk menghindari keresahan di masyarakat.